Tingkatkan Literasi Perdagangan Aset Kripto, Mendag: Masyarakat Harus semakin Paham

BADAN Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersinergi dengan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) menggelar program Bulan Literasi Aset Kripto yang dibuka pada Kamis (2/2) di Jakarta.

Program Bulan Literasi Aset Kripto dapat meningkatkan literasi perdagangan aset kripto dengan memberikan pemahaman yang benar dan tepat di tengah masyarakat sehingga pelaksanaan perdagangan pasar fisik aset kripto sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Berinvestasi dalam aset kripto mengandung risiko yang cukup tinggi. Sesuai sifatnya, nilai aset kripto sangat volatile, bisa saja mengalami peningkatan maupun penurunan nilai yang sangat drastis dalam kurun waktu yang pendek. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik bagi masyarakat, termasuk manfaat, potensi, dan risiko dari perdagangan aset kripto. Bulan Literasi Aset Kripto 2023 ini tentunya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap perdagangan aset kripto,” jelas Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam keterangannya, Kamis (2/2).

Zulkifli mengungkapkan pasar aset kripto di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan data Bappebti, pada akhir 2021, tercatat jumlah pelanggan atau pengguna aset kripto sebanyak 11,2 juta orang. Angka ini meningkat 48,7%  jika dibandingkan dengan di akhir November 2022 yang tercatat sebanyak 16,55 juta orang. Jumlah ini didominasi kaum milenial berusia antara 18—30 tahun.

Berdasarkan data dari Coinfolk, terdapat 6 provinsi dengan minat kripto tertinggi di Indonesia, yaitu Bali, DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat.

“Kondisi ini semua menunjukkan bahwa potensi pasar aset kripto di Indonesia masih sangat besar dan bukan tidak mungkin Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin pasar aset kripto di dunia,” jelas Zulkifli.

Sementara itu, perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia pada 2022 mencatat nilai transaksi sebesar Rp296,66 triliun. Nilai ini turun jika dibandingkan dengan 2021 sebesar Rp859,4 triliun. Pada 2020, nilai transaksinya sebesar Rp64,9 triliun.

“Meskipun pada 2022 nilai transaksi aset kripto mengalami penurunan pasar tren saham melemah (bearish), di sisi lain semakin banyaknya perusahaan, seperti Meta, Google, dan Twitter, yang mulai mengintegrasikan teknologi blockchain dalam kegiatan usahanya. Hal ini membuktikan bahwa bursa aset kripto akan berkembang pesat pada tahun ini,” ujar Zulkifli.

Baca Juga:  Buya Syafii Wafat, Menag: Indonesia Kehilangan Guru Bangsa

Untuk itu, Kemendag juga menargetkan Indonesia akan memiliki kelembagaan bursa aset kripto yang secara khusus menjadi tempat perdagangan aset kripto setidaknya pada pertengahan 2023. Kelembagaan bursa aset kripto diperlukan karena diperkirakan pada 2023 aset kripto akan mengalami perkembangan yang pesat jika dilihat dari sudut pandang teknologi blockchain yang merupakan asal muasal dari teknologi aset kripto.

Teknologi blockchain yang salah satu pengaplikasiannya ialah aset kripto terus mengalami perkembangan. Namun, bangsa Indonesia telah berusaha mengikuti perkembangan tersebut dengan melakukan penyesuaian berbagai aturan untuk dapat mengatur ekosistem penyelenggaraan aset kripto yang wajar dan adil serta mengutamakan perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggan.

Pengawasan dan pengaturan perdagangan aset kripto saat ini masih menjadi bagian dari kewenangan Bappebti. Hal ini mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Selain itu, untuk menghadapi berbagai tantangan teknologi blockchain ke depan, termasuk aset kripto yang dinilai dapat memengaruhi sektor keuangan, tahun ini telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU P2SK diharapkan dapat saling mengoordinasikan dan menguatkan peran kementerian/lembaga dalam mengatur penyelenggaraan perdagangan aset kripto kedepannya menjadi lebih baik.

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menyampaikan, dengan Bulan Literasi Aset Kripto, selain membangun pemahaman yang benar terhadap literasi aset kripto, diharapkan masyarakat dapat semakin berhati-hati serta selalu memastikan platform dan token terdaftar di Bappebti untuk mengindari tindakan penipuan yang dapat merugikan pengguna.

“Bulan Literasi Aset Kripto diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat tentang risiko, manfaat, dan potensi dari perdagangan aset kripto. Selain itu, dapat menciptakan awareness terkait aset kripto dan menjadi sarana untuk menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan,” ujar Didid.

Ketua Aspakrindo Teguh Kurniawan Harmanda menambahkan program Bulan Literasi Kripto menggandeng seluruh anggota Aspakrindo yang berjumlah 25 orang dan terdaftar resmi di Bappebti.

Baca Juga:  KETUA MA Berikan Penghargaan Peningkatan Kinerja Badan Peradilan Umum

Menurut Teguh, edukasi merupakan fokus utama dari perkembangan industri aset kripto.

“Bulan Literasi Kripto menjadi momen yang tepat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pelanggan, calon pelanggan, dan masyarakat umum mengenai penyelenggaraan, mekanisme, dan kelembagaan dalam perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia. Kami berharap kegiatan ini dapat menjangkau semakin banyak masyarakat untuk melek aset kripto adalah salah satu alternatif perdagangan komoditas,” tutur Teguh.

Bulan Aset Kripto akan berlangsung selama 1 bulan selama Februari 2023 yang diisi dengan berbagai kegiatan, di antaranya seminar web maupun gelar wicara ke kampus-kampus serta masyarakat luas, fun sport, dan turnamen e-sport. Rangkaian acara tersebut akan digelar di beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara luring, daring, maupun hibrida.

Pada acara pembukaan Bulan Literasi Aset Kripto Tahun 2023, juga digelar diskusi panel. Hadir sebagai pembicara, yaitu Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah dengan materi Peran Kemendagri dalam Menjaga dan Membantu Pengecekan Data Kependudukan Pelanggan Aset Kripto, Kepala PPATK Maimirza dengan materi Peran PPATK dalam Penelusuran Transaksi Keuangan terkait Perdagangan Aset Kripto, serta Dirtipideksus Bareskrim Polri Andri Sudarmadi dengan materi Sinergitas Peran Polri dan Bappebti dalam Rangka Pencegahan dan Penegakan Hukum atas Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto. (RLS/J1)

Related posts