Viral di Media Sosial, Kemnaker Tindaklanjuti 2 PMI di Suriah

Viral di Media Sosial, Kemnaker Tindaklanjuti 2 PMI di Suriah
Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk menangani permasalahan dua pekerja migran Indonesia (PMI) di Suriah yang menjadi viral di media sosial.

Kedua PMI tersebut bernama Wiwin Komalasari bersama anaknya, Annisya Hanifa Sari, asal Cianjur (Jawa Barat) yang ditempatkan secara nonprosedural untuk bekerja di Suriah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Binapenta & PKK Kemnaker Suhartono mengatakan, setelah mendapatkan video tersebut, pihaknya langsung melakukan langkah-langkah koordinasi dan kolaborasi penanganan dengan beberapa pihak terkait. Saat ini, permasalahan dua PMI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) tersebut melalui agensi di Suriah dalam penanganan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus dengan kondisi sehat dan gaji lancar.

Makanan kucing

“Hingga kini, KBRI Damaskus masih terus melakukan pendalaman untuk mengetahui pelaku penempatan. Kedua PMI ingin dipulangkan karena tak sesuai dengan yang dijanjikan agensi. Saat akan berangkat, dijanjikan bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), ” kata Suhartono dalam keterangannya, Senin (3/4).

Suhartono mengimbau kepada seluruh masyarakat, baik pencari kerja luar negeri, calon PMI, maupun keluarga CPMI, untuk dapat bekerja secara prosedural dan agar dapat menghindari proses penempatan secara nonprosedural.

“Penempatan secara nonprosedural akan berdampak bagi keselamatan para CPMI atau PMI itu sendiri dan rentan menjadi korban perdagangan orang, kerja paksa, atau tindak pidana lainnya,” ujar Suhartono.

Berdasarkan Kepmenaker Nomor 260 tahun 2015, penempatan PMI yang akan bekerja pada pemberi kerja perseorangan seperti pekerja rumah tangga ke-19 negara di kawasan Timur Tengah, termasuk Suriah maupun Uni Emirat Arab, masih dilakukan moratorium sejak 2015 hingga sekarang.

Selain itu, Suhartono juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati adanya rayuan dari calo, sponsor, atau pihak lain selain perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) terdaftar di Kemnaker yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan upah tinggi.

“Upayakan mendapatkan informasi yang resmi untuk bekerja ke luar negeri dari dinas ketenagakerjaan setempat atau layanan terpadu satu atap (LTSA),” kata Suhartono.

Baca Juga:  Hardiknas 2022: Pimpin Pemulihan, Bergerak untuk Merdeka Belajar  

Suhartono menambahkan pihaknya kan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait dan dinas tenaga kerja setempat untuk penanganan kasus ini, termasuk upaya penegakan hukum.

“Apabila terdapat P3MI yang terbukti terlibat, kami tidak segan untuk memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar bisa memberikan efek jera,” ujar Suhartono. (RLS/J1)

Laoshidaishu Germany PC Material Polo Koper

Related posts