MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif didampingi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lima Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda, dalam memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat tersedia dengan baik, Kamis (7/4).
Dalam kunjungan ini, Menteri ESDM memastikan tidak terjadi kelangkaan serta antrean panjang kendaraan yang akan mengisi BBM, termasuk BBM bersubsidi.
“Kita lakukan sidak di lima SPBU di sekitar Kota Samarinda. Tujuannya, untuk melihat ketersediaan BBM di Samarinda yang beberapa waktu lalu terjadi antrean. Namun, hari ini, saat kita lakukan sidak, hasil yang kita temukan adalah antrean sudah berkurang dan lebih tertib,” ujar Arifin dalam rilisnya.
Arifin berharap kondisi seperti ini akan terus berlanjut, tidak ada lagi antrean dan kelangkaan.
“Mudah-mudahan kedepannya bisa lancar terus, terutama dalam menghadapi Ramadan,” lanjut Arifin.
Dalam kesempatan ini, Arifin menegaskan bahwa BBM bersubsidi harus terus diawasi sehingga peruntukannya sesuai dengan yang sudah diamanatkan. Tujuannya, agar subsidi dapat dipergunakan untuk membangun ekonomi.
“Kalau (penyaluran BBM bersubsidi) itu bisa dikontrol, dana subsidi bisa dipergunakan untuk pembangunan ekonomi negara kita. Jadi, karena itu, kita meminta kesadaran semua pihak untuk menggunakan BBM yang memang sesuai dengan peruntukannya,” pungkas Arifin.
Saat sidak di SPBU Nomor 64.751.17, Jalan Sentosa, Kota Samarinda, Arifin mendapatkan laporan dari salah seorang sopir truk yang mengatakan adanya kelangkaan di SPBU 61.751.02 di wilayah Loa Janan. Arifin pun langsung bergerak melakukan sidak di SPBU dimaksud. Namun, setibanya di lokasi, tidak ditemukan adanya antrean dan kelangkaan.
Dalam kesempatan yang sama, Nicke Widyawati menjelaskan bahwa Pertamina memberikan jaminan untuk keseluruhan stok BBM dan LPG, khususnya untuk Ramadan dan Idul Fitri. Peningkatan konsumsi saat Ramadan telah diantisipasi Pertamina.
“Kita jaga betul karena ini ada peningkatan konsumsi. Itu sudah kita siapkan, detailkan perencanaannya, baik suplai maupun distribusi. Tadi kita keliling mendatangi lima SPBU di sekitar Kota Samarinda bersama Pak Menteri ESDM dan tidak melihat adanya antrean dari hari-hari sebelumnya,” tutur Nicke.
Menurutnya, antrean yang terjadi sebelumnya disebabkan konsumsi Solar sudah melebihi kuota yang ditetapkan.
“Di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, kuotanya ada yang mencapai lebih dari 20%, over kuota. Kemudian, kita berikan kelonggaran. Walaupun over kuota, kita tetap suplai. Itu mulai Maret. Jadi, antrean mungkin terjadi sebelum itu karena over kuota. Itu barang subsidi. Itu terjadi di semua wilayah di seluruh Indonesia. Kita sudah membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) BBM yang anggotanya terdiri atas Kementerian ESDM, BPH Migas, dan aparat kepolisian untuk menanggulangi terjadinya kelangkaan dan melakukan penindakan jika terjadi penimbunan dan penyalahgunaan,” tambah Nicke.
Tim Satgas, lanjut Nicke, akan melakukan pengawasan, mengatur peruntukannya, menertibkan, dan melakukan penindakan jika terjadi penyalahgunaan dan penimbunan sehingga BBM bersubsidi dapat tepat sasaran.
“Karena kalau ini tidak kita atur, beban negara luar biasa dan hak masyarakat, rakyat yang kurang mampu, dinikmati pengusaha besar. Ini tidak boleh terjadi,” pungkasnya. (RLS/J1)
