RUU P2SK Atur Pelaksanaan Fintech di Indonesia

RUU P2SK Atur Pelaksanaan Fintech di Indonesia
(Sumber: Kementerian Keuangan)

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan saat ini pemerintah bersama DPR sedang menyusun Rancangan Undang-Undang untuk Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK), yang mana sektor financial technology (fintech) menjadi salah satu bagiannya.

“Di dalam RUU ini, tentu akan dibahas definisi dan ruang lingkup fintech, badan hukum penyelenggara fintech, pengaturan dan pengawasan, koordinasi pengaturan pengawasan dan pengembangan fintech, perizinan asosiasi fintech, dan perlindungan konsumen,” kata Menkeu dalam The 3rd Indonesia Fintech Summit 2021, Sabtu (11/12).

Dalam sambutannya, Menkeu menjelaskan bahwa teknologi digital memberikan konsekuensi, risiko, dan tantangan yang tidak mudah, mulai risiko terkait dengan privasi data, kerugian finansial, penipuan, sampai exclusion, yaitu mereka yang tidak cakap secara digital menjadi objek yang sangat mudah untuk dieksploitasi.

Makanan kucing

“Selama periode 2018 hingga 2021, Satgas Waspada Investasi menutup sebanyak 3.365 pinjaman online ilegal di Indonesia. Data ini mencerminkan bahwa tantangan nyata bagi para pelaku industri-industri yang memiliki komitmen untuk terus menjaga industrinya menjadi baik dan dari sisi regulator,” ujar Menkeu.

Dilansir dari situs Kementerian Keuangan, menurut Menkeu, kemudahan-kemudahan yang ditawarkan teknologi digital harus diikuti dengan pengaturan dan pengawasan yang sesuai dengan tetap melindungi konsumen, tapi tidak mengerdilkan industri fintech. Harapannya, RUU P2SK mampu membantu mewujudkan kebutuhan tersebut.

“Saya berharap di dalam proses ini (pembahasan RUU), komunikasi terus feedback dan masukan dari para pelaku menjadi sangat penting karena kita semuanya sedang terus memformulasikan kebijakan yang terbaik di dalam menghadapi perubahan teknologi yang begitu masih sangat dinamis dan cepat,” kata Menkeu.

Ke depannya, istilah ‘fintech’ akan diusulkan diubah menjadi ‘inovasi teknologi sektor keuangan’ sehingga bisa mencakup kegiatan di dalam industri yang cukup luas.

Lebih lanjut, Menkeu menggarisbawahi peranan fintech dan teknologi digital di dalam mentransformasikan ekonomi Indonesia sangat penting. Pengembangan kebijakan dan regulasi perlu terus dilakukan untuk memupuk potensi yang luar biasa dari teknologi digital dan juga fintech, tapi tetap menjaga keamanan data dan keselamatan dari masyarakat terhadap hal-hal yang sifatnya kriminal dan distortif.

Baca Juga:  BI-MAS Perkuat Kerja Sama Cegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

“Mari kita bersama-sama membangun fintech dan teknologi digital untuk bisa memberi manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia serta mendukung transformasi ekonomi Indonesia agar makin produktif, inovatif, dan kompetitif,” ujar Menkeu. (J1)

Laoshidaishu Germany PC Material Polo Koper

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 comments

  1. Pingback: a knockout post