PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah arahan kepada para gubernur se-Indonesia terkait dengan penanganan covid-19 hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut disampaikannya saat Pengarahan Presiden RI kepada Para Gubernur Se-Indonesia di Hotel Novotel Balikpapan, Minggu (13/3).
Terkait dengan penanganan covid-19, Presiden Jokowi mengingatkan kepada para gubernur untuk tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan di daerah masing-masing.
“Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan, utamanya protokol kesehatan. Diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan,” ucap Presiden.
Ia juga menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaan tersebut di daerah.
“Dilanjutkan dengan vaksinasi, vaksin 1, vaksin 2, hingga vaksin penguat atau booster,” kata Presiden.
Presiden juga menyampaikan terkait dengan situasi global yang terjadi saat ini, yang perlu disikapi para gubernur, dari soal krisis energi dan pangan hingga situasi perang.
“Dunia pada situasi tidak mudah, baik karena disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0, ditambah lagi kekacauan karena pandemi, maupun urusan yang namanya perang,” ujarnya.
Saat ini, menurut Presiden, akibat situasi global yang tidak menentu, terjadi krisis energi dan pangan yang bisa berdampak kepada negara kita.
“Harga minyak dunia naik 2 kali lipat. Belum gas, belum lagi kelangkaan pangan, yang menyebabkan harga-harga juga akan melonjak,” ungkap Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden meminta kepada para gubernur untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan situasi yang terjadi saat ini.
“Dalam penganggaran di APBD Bapak/Ibu, ubah semuanya. Tidak seperti pada waktu yang normal dulu. Jangan business as usual. APBD harus bisa kita create disesuaikan. Kuncinya cuma satu, kecepatan kita untuk menyesuaikan,” jelas Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan kepada para gubernur terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara.
“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI. Jangan ada yang mengartikan itu. Karena negara kita ini besar sekali, 17 ribu pulau, PDB ekonomi 58% ada di Jawa. Saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. Lima puluh enam persen populasi ada di Jawa sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” ungkap Presiden.
Presiden menginginkan dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memilki fasilitas-fasilitas berstandar internasional pula.
“Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional. Sebelumnya, tidak boleh. Karena omnibus law sekarang boleh, Bapak/Ibu Gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” ucap Presiden.
Tampak hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. (RLS/J1)
