SITUASI ekonomi dunia saat ini berada pada posisi yang tidak mudah dan turut berpengaruh pada kondisi fiskal dan moneter Indonesia. Kenaikan inflasi di hampir semua negara juga turut dirasakan betul dampaknya oleh masyarakat.
Untuk itu, saat menyampaikan arahannya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta segenap jajarannya untuk mengambil kebijakan dengan tepat.
“Selain rakyat hampir di semua negara sudah mengalami ini, kita, masyarakat kita, rakyat kita, juga mulai merasakan dampaknya dari kenaikan inflasi, kenaikan energi, kenaikan harga bahan pangan. (Harga) barang-barang kebutuhan pokok juga sudah mulai naik. Hati-hati, utamanya masa ketersediaan pasokan dua hal tadi, pangan maupun energi, apalagi ini menjelang Lebaran. Oleh sebab itu, seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet, kepada semua menteri, kepala lembaga, agar kebijakan yang diambil itu tepat,” ujar Presiden Jokowi dalam rilisnya, Rabu (6/4).
Menurutnya, angka inflasi di berbagai negara, yaitu di Amerika Serikat yang mencapai 7,9%, Uni Eropa 7,5%, dan Turki 54%, turut memberikan dampak dalam naiknya harga energi seperti bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air. Presiden pun meminta jajaran untuk selalu waspada dan memantau kenaikan harga, utamanya di sektor pangan dan energi.
“Saya kira situasinya memang tidak memungkinkan. Enggak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, enggak mungkin. Oleh sebab itu, kemarin naik (harga) Pertamax. Oleh sebab itu, kewaspadaan yang tinggi ini harus setiap hari, setiap minggu harus dihitung terus bagaimana harga gas dan terutama memang, selain harga energi, juga harga pangan. Dua hal ini yang menjadi sangat penting untuk terus kita waspadai bersama dan harus selalu dirapatkan, dikonsolidasikan, agar tidak keliru dalam mengambil keputusan,” jelasnya.
Di samping itu, ia juga meminta jajarannya memiliki rasa empati, peka terhadap krisis, dan sensitif terhadap kesulitan yang dialami rakyat. Jokowi juga meminta jajarannya untuk bekerja secara detail dan bisa menyampaikan kebijakan-kebijakan yang diambil kepada masyarakat.
“Sekali lagi, merumuskan kebijakan yang tepat, melakukan langkah-langkah dan kepemimpinan yang cepat di lapangan, dan memberikan pernyataan yang sangat berempati kepada rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta jajarannya melakukan langkah persiapan ekstra dalam menghadapi arus mudik tahun ini karena keinginan masyarakat sangat tinggi. Secara khusus, Presiden meminta jajaran Polri dibantu TNI dan Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan jalannya mudik dengan baik.
“Jangan sampai keliru mempersiapkan jalur mudik yang baik dan bisa meminimalkan kemacetan dan penumpukan arus mudik maupun balik nantinya. Harus mulai dihitung betul. Ini bisa. Kalau yang saya tangkap di bawah, ini semuanya mau mudik. Jadi, persiapannya juga harus ekstra,” paparnya.
Sementara itu, terkait dengan bantuan sosial, Jokowi berharap agar Program Keluarga Harapan (PKH) maupun BLT Minyak Goreng bisa dikeluarkan secepatnya sebelum Lebaran tiba. Menurut Presiden, bantuan-bantuan sosial tersebut sangat dinanti rakyat, terutama untuk menghadapi Lebaran dan membeli kebutuhan pokok sehari-hari.
“Bukan apa-apa. Mungkin kita enggak merasakan, tapi Rp300 ribu bagi rakyat, pas mau Lebaran dapat itu, saya bisa merasakan betul senangnya kalau bisa memegang uang itu yang bisa dipakai untuk membeli minyak goreng dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Saya juga ingin mengingatkan kembali padat karya jangan dilupakan. Situasi seperti ini kita memerlukan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu, ini perlu saya ingatkan lagi agar tidak lupa,” jelasnya.
Dalam menutup arahannya, Jokowi mengingatkan kembali agar seluruh jajaran bisa menyampaikan langkah-langkah yang diambil pemerintah kepada rakyat. Selain itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk fokus bekerja dalam menangani kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi.
“Sekali lagi, jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak,” tandasnya. (RLS/J1)
