Perluas Target Penerima Manfaat pada 2022, Bantuan Tunai PKL dan Warung juga Diberikan ke Nelayan

PROGRAM Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) merupakan bukti perhatian dan kehadiran pemerintah dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi covid-19. Bantuan ini diharapkan dapat menggerakkan kembali ekonomi masyarakat tingkat bawah untuk menjaga daya beli, keberlangsungan usaha, dan penghidupan masyarakat yang menjalankan usaha mikro, terutama PKL dan pemilik warung.

“Pada 2022, pemerintah melanjutkan program BT-PKLW dengan tambahan nelayan sebagai penerima manfaat. Khusus untuk nelayan, ini adalah program pertama di 2022 yang bertujuan mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyerahkan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN) di lokasi pelelangan ikan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (14/3).

Dikutip dari situs Kementerian Keuangan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna SKP 30 Desember 2021, BT-PKLW yang telah dilakukan pada 2021 akan dilanjutkan di 2022 dengan memperluas target penerima manfaat, para nelayan di daerah pesisir. Karena itu, perlu diberikan bantuan secara tunai untuk PKL, warung, dan nelayan yang belum mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang penyalurannya dilakukan TNI-Polri.

BT-PKLWN 2022 ini secara spesifik menyasar 212 kabupaten dan kota yang masuk ke Roadmap Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 0% di 2024. Besaran BT-PKLWN ialah Rp600 ribu/orang untuk 2,76 juta penerima, yaitu 1 juta PKLW dan 1,76 juta nelayan. Khusus untuk nelayan, kriterianya ialah mereka pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merupakan nelayan buruh, nelayan penangkap ikan tanpa kapal, atau nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT (gross tonase).

Lebih lanjut, pemerintah ingin agar bantuan ini dapat diterima penerima manfaat secara langsung yang benar-benar berhak sehingga menugaskan TNI-Polri untuk melakukan pendataan dan bantuan ke masyarakat.

Dari 212 kabupaten/kota yang menjadi wilayah pelaksanaan BT-PKLWN, terdapat 106 kabupaten/kota yang disalurkan PoIri dan 106 kabupaten/kota oleh TNI. Karena itu, dengan ini, diharapkan tidak ada duplikasi penerima. Proses penyaluran difasilitasi dengan Sistem Informasi BT-PKLWN POLRI (Puskeu Presisi) dan Sistem Informasi BT-PKLWN TNI. (J1)