DALAM rangka merespons penurunan muka tanah (land subsidence) Jakarta yang menjadi isu nasional dan memenuhi target melayani 100% warga DKI Jakarta dengan air perpipaan pada 2030, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen membangun 3 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Kolaborasi pencegahan land subsidence dan pemenuhan kebutuhan air perpipaan ini dilakukan Kementerian PUPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang disaksikan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan di Kantor Kemenko Marves, Senin (3/1).
Menko Luhut mengatakan kolaborasi antarpemangku kepentingan ini sangat penting untuk merespons isu tenggelamnya Jakarta karena penggunaan air tanah terus-menerus oleh masyarakat. Pemerintah merespons hal tersebut dan mengambil inisiatif untuk mengurangi dan menghentikan pemanfaatan air tanah di Jakarta dengan penyediaan air minum perpipaan yang mencukupi bagi masyarakat Jakarta.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun sebuah perencanaan bersama yang menyinergikan proyek inisiatif SPAM dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang mencakup rincian program, jangka waktu, serta skema pembiayaan yang tepat,” kata Menko Luhut.
Saat ini kondisi cakupan layanan air minum perpipaan DKI Jakarta baru mampu memenuhi jangkauan layanan seluas 64% dan menyuplai 20.725 liter per detik air untuk 908.324 sambungan pelanggan. Akibatnya, masyarakat yang tidak memiliki akses air minum perpipaan cenderung menggunakan air tanah secara terus-menerus sehingga menjadi penyebab penurunan muka tanah secara cepat.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk menjawab kebutuhan air warga DKI Jakarta, Kementerian PUPR akan membangun 3 SPAM Regional meliputi SPAM Regional Jatiluhur I berkapasitas 4.000 liter/detik yang akan menambah 13% layanan, SPAM Karian – Serpong berkapasitas 3.200 liter/detik menambah 10% layanan, dan SPAM Juanda II berkapasitas 2.054 liter/detik yang menambah 7% layanan.
“Mudah-mudahan pada 2030, semua penduduk di DKI Jakarta bisa dilayani dengan air minum perpipaan. Karena itu, harapan kita semua untuk bisa mengendalikan pemanfaatan air tanah dapat kita laksanakan,” kata Menteri Basuki.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kebutuhan air minum masih banyak dipenuhi dari air tanah yang menyebabkan penurunan permukaan tanah. Kehadiran SPAM ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, melainkan juga dapat berpengaruh pada penyelamatan lingkungan.
Sementara itu, Gubernur DKI Anies Baswedan optimis pelayanan air perpipaan bagi masyarakat DKI Jakarta dapat terpenuhi sebelum 2030.
“Dengan ditandatanganinya MoU ini, insyaallah target melayani 100% warga DKI Jakarta dapat tercapai, bahkan bisa lebih awal. Kita tangani bersama-sama ketidaktersediaan air minum perpipaan ini. Harapannya, land subsidence juga bisa tertangani. Untuk itu, izinkan kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR, Kemendagri, dan Kemenko Marimves,” ucap Anies.
Turut hadir mendampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, yakni Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna. (RLS/J1)
