PEMERINTAH memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional sampai akhir 2022 berada pada angka 5,2% secara tahunan (year on year). Sementara itu, pada 2023, pemerintah memperkirakan perekonomian nasional tumbuh di angka 5,3%.
“Di 2023, forecast-nya di angka 5,3% sesuai dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Berbagai lembaga dunia, baik itu OECD, IMF, World Bank, maupun ADB, itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita antara 4,7% sampai 5,1% di tahun depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Kantor Presiden selepas mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12).
Airlangga juga menjelaskan bahwa inflasi diperkirakan terkendali hingga akhir tahun setelah berada pada angka 5,9%, 5,72%, dan 5,42%, Airlangga memperkirakan sampai akhir tahun, angka inflasi berada pada kisaran 5,34%-5,5%.
Sementara itu, terkait dengan penanganan pandemi, Airlangga menjelaskan bahwa vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 86,8%, dosis kedua 74,3%, dosis ketiga 28,62%, dan dosis keempat sekitar 4%. Selain itu, seluruh kabupaten/kota berada pada level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1.
“Mengingat situasi yang ada, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan melakukan sero survei lagi. Tentunya, dengan sero survey, pemerintah akan mengambil langkah-langkah lanjutan,” ungkap Airlangga.
Terkait dengan ketahanan energi, Airlangga menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan agar tahun depan dibuatkan mekanisme perencanaan implementasi B35 atau biodiesel 35%. Dengan implementasi B35 tersebut, diharapkan akan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
Dari segi pangan, Presiden Jokowi meminta agar cadangan pangan nasional diperhatikan dan ditingkatkan untuk berbagai komoditas, baik itu beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi, ayam ras, telur, gula konsumsi, minyak goreng, maupun cabai rawit. Pemerintah juga akan menyiapkan mekanisme pembiayaan bagi Bulog maupun RSI atau ID Food melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Pemerintah sudah mempersiapkan melalui Menteri Keuangan, di mana nilai pinjaman, baik itu untuk Bulog maupun ID Food, dengan rate tertentu yang lebih rendah daripada rate pasar. Ini mekanismenya juga sedang disiapkan pemerintah,” jelas Airlangga.
Selanjutnya, terkait dengan investasi, Presiden Jokowi meminta jajarannya agar mempercepat izin-izin investasi. Menurut Airlangga, pemerintah saat ini telah memiliki potensi investasi yang besar hingga mendekati USD30 miliar.
“Bapak Presiden menginginkan agar perizinan terkait dengan perizinan industri, perizinan konstruksi, perizinan amdal, itu diberikan dalam waktu yang relatif singkat,” lanjut Airlangga.
Terkait dengan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik hingga industri otomotif berbasis listrik, Airlangga menyebut bahwa pemerintah akan menyiapkan insentif untuk memastikan investasinya masuk. Pemerintah meyakini bahwa ekosistem tersebut nantinya akan menjadi andalan ekonomi nasional.
“Oleh karena itu, terkait dengan ekosistem ini, diminta untuk mendalami berbagai komoditas, baik itu bauksit, alumunium, maupun nikel, beserta integrasi ekosistemnya dalam bentuk EV baterai yang tentu membutuhkan nikel, kobalt, mangan, dan komoditas lainnya,” tandas Airlangga. (RLS/J1)
