Pemerintah Monitor Pembangunan Jargas secara Ketat

PEMERINTAH melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memonitor secara ketat pelaksanaan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) demi memastikan infrastruktur yang dibangun dengan dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu selesai tepat waktu dan berkualitas tinggi.

“Kementerian ESDM dalam hal ini (Direktorat Jenderal) Ditjen Migas akan terus melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan jargas. Kita tetap berkomitmen bahwa kualitas pembangunan jargas itu sangat ditentukan dari sisi pelaksanaan, konstruksi. Pada saat kita melakukan instal, terkonfirmasi bahwa seluruh fasilitas itu berfungsi sebagaimana mestinya,” tegas Sesditjen Migas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Alimuddin Baso pada acara Penandatanganan Kontrak Pembangunan Jargas Tahun 2022, Senin (14/3).

Belajar dari pengalaman selama 10 tahun terakhir, papar Alimuddin, ketidakdisiplinan dalam pelaksanaan pembangunan jargas menyebabkan hasil yang tidak maksimal. Pembagian sekaligus pemasangan kompor gas ke rumah-rumah yang terpasang jargas merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan baik.

“Bisa jadi teman-teman kontraktor pelaksana pembangunan jargas merasa (ketidakdisiplinan) ini merupakan keuntungan dari sisi efisiensi biaya. Akan tetapi, kami akan kejar terus kalau komitmen itu tidak terkonfirmasi dengan bukti mengalirnya gas ke rumah-rumah,” tambah Alimuddin dalam rilisnya, Rabu (16/3).

Pemerintah juga mengharapkan terjalinnya sinergi yang kuat antara kontraktor pelaksana pembangunan dengan pejabat pembuat komitmen (P2K) serta Ditjen Migas umumnya.

“Lakukan komunikasi yang sehat. Tetap memakai rules yang ada di dalam kontrak dan saling menjaga,” pesan Alimuddin.

Pembangunan jargas tahun 2022 diharapkan rampung pada November 2022 sehingga tersedia waktu 1 bulan untuk merapikan sisa-sisa pekerjaan, mengingat awal April 2022 telah memasuki Ramadan, yang mana biasanya terjadi kesulitan memobilisasi sumber daya manusia. Pemerintah meminta agar hal tersebut dapat diantisipasi dan tidak menjadi alasan untuk menunda pekerjaan.

Ia juga mengingatkan agar fasilitas dan hak para pekerja menjadi perhatian utama.

“Tidak boleh ada gaji yang tidak terbayarkan di setiap pekan. Kalau orang-orang di bawah tidak terkelola dengan baik, risikonya kontraktor akan mengulangi pekerjaan yang sama. Itu artinya akan membuat biaya tinggi,” tandasnya.

Untuk 2022, pembangunan jargas direncanakan sebanyak 40.777 SR di 12 kabupaten/kota. Pembangunan ini terbagi dalam 5 paket. Paket 1 meliputi Kabupaten Siak, Kabupaten Palalawan, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Paket 2 meliputi Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Paket 3 meliputi Kabupaten Indramayu, Kota Semarang, dan Kabupaten Wajo. Paket 4 terdiri atas Kabupaten Gresik dan Kota Probolinggo. Terakhir, Paket 5 meliputi Kabupaten Lumajang.

Program pembangunan jargas telah dilaksanakan Kementerian ESDM dalam hal ini  Ditjen Migas sejak 2009. Hingga saat ini, total telah terbangun 662.431 SR. Tujuan pembangunan jargas ialah memberikan akses energi kepada masyarakat, menghemat pengeluaran biaya bahan bakar gas bumi, membantu ekonomi masyarakat menuju ekonomi masyarakat mandiri, ramah lingkungan, serta mengurangi beban subsidi BBM dan/atau LPG pada sektor rumah tangga. (RLS/J1)