Pemerintah Beri Kelonggaran bagi Pedagang Kecil untuk Habisi Stok Pakaian Bekas Impor

Pemerintah Beri Kelonggaran bagi Pedagang Kecil untuk Habisi Stok Pakaian Bekas Impor
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu berdialog dengan pedagang pakaian bekas impor di Pasar Senen, Jakarta, Kamis (30/3). (Kementerian Perdagangan)

PEMERINTAH memberi kelonggaran bagi pedagang kecil untuk menghabiskan stok seiring upaya menghentikan penyelundupan dan pemberantasan pakaian bekas asal impor.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan pelonggaran ini bertujuan menolong para pedagang kecil yang sudah telanjur memiliki stok. Pelonggaran ini diberikan hingga stok yang dimiliki pedagang kecil habis. Pemerintah akan melakukan pendampingan bagi pedagang untuk beralih berjualan komoditas lainnya, terutama pakaian hasil produksi dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Zulkifli saat bertemu para pedagang pakaian bekas asal impor di Blok III Pasar Senen, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (30/3).

Makanan kucing

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki serta anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu.

“Penyelundupan inilah yang diberantas aparat penegak hukum. Kami tadi sudah diskusi. Khusus mengenai pakaian bekas, yang dikejar itu penyelundupnya,” kata Zulkifli dalam keterangannya.

Zulkifli mengatakan kelonggaran untuk terus berjualan menghabiskan stok ialah solusi jangka pendek guna memberi kesempatan bagi para pedagang agar dapat mempersiapkan diri beralih berdagang komoditas lain.

Lebih lanjut, Zulkifli mengatakan upaya mencari solusi tidak akan berhenti di sini. Salah satu solusi yang ditawarkan Mendag dan Menkop UKM ialah pendampingan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengarahkan para pedagang, khususnya di Pasar Senen, untuk berjualan pakaian produk lokal.

“Silakan jual stok yang ada di toko sampai habis. Jika penyelundupan berhenti, pasokan pun berhenti. Lalu, kami akan mendiskusikan solusi selanjutnya. Kami akan bertemu lagi,” kata Zulkifli.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan terus bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain, salah satunya Kementerian Koperasi dan UKM, untuk mencari solusi jangka panjang dalam menanggulangi pembentukan permintaan pakaian bekas asal impor dan upaya-upaya penyelundupannya.

Sebagai informasi, pakaian bekas merupakan barang yang dilarang impornya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Pakaian bekas sudah dilarang importasinya sejak 2015 lewat Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Lantik Yudo Margono Jadi Panglima TNI

Sebelumnya, Kemendag bersama kementerian, lembaga, dan instansi terkait lainnya, seperti Polri, TNI, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota, juga telah melakukan sejumlah pemusnahan pakaian bekas asal impor.

Tindakan pemusnahan tersebut, yaitu di Cikarang, Jawa Barat, sebanyak 7.363 bal pada 28 Maret 2023; Sidoarjo, Jawa Timur, 824 bal pada 20 Maret 2023; serta di Pekanbaru, Riau, 730 bal pada 17 Maret 2023. Tindakan pemusnahan ini sesuai ketentuan Permendag Nomor 36 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan. (RLS/J1)

Laoshidaishu Germany PC Material Polo Koper

Related posts