KEPALA Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan Program Kartu Prakerja masih akan dilanjutkan pada 2022. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Program Kartu Prakerja sebesar Rp11 triliun atau 4,3% dari anggaran perlindungan sosial 2022.
Dilansir dari situs Kementerian Keuangan, Program Kartu Prakerja merupakan inisiatif strategis pemerintah dan penanganan covid-19 karena bukan hanya menjadi sarana transfer dana dari pemerintah ke masyarakat, melainkan juga menawarkan pengembangan kemampuan yang dapat menjadi fondasi meraih kesempatan kerja yang lebih luas.
“Sering kali para pekerja kesulitan mendapatkan pekerjaan disebabkan kompetensi yang diperoleh dari lembaga pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk menjembatani ini, pemerintah berupaya memberikan keterampilan bagi angkatan kerja kita sehingga labor market akan menjadi lebih sehat dan fleksibel,” ungkap Febrio dalam Webinar bersama KataData “Diseminasi Hasil Studi Evaluasi Dampak Program Kartu Prakerja”, Rabu (1/12).
Lebih lanjut, Febrio melanjutkan keterampilan yang diberikan dalam Program Kartu Prakerja harus memenuhi setidaknya satu dari skilling atau penambahan kemampuan, upskilling atau peningkatan kemampuan, dan reskilling atau penggantian kemampuan. Selain itu, kebijakan pemberian Kartu Prakerja juga diarahkan untuk mendorong peningkatan keterampilan yang dibutuhkan, terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan teknologi digital.
“Melalui Program Kartu Prakerja, diharapkan kompetensi, baik para pencari kerja baru maupun pencari kerja yang alih profesi atau korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dapat mengisi kebutuhan dunia kerja sehingga masalah pengangguran Indonesia dapat lebih diatasi,” jelas Febrio.
Secara akumulasi, jumlah penerima Program Kartu Prakerja sampai dengan 30 September 2021 mencapai 12 juta orang yang tersebar pada 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) terhadap 7,2 juta responden penerima manfaat, sebanyak 85% responden tidak atau belum mengikuti pelatihan, 52% responden tinggal di perdesaan, 49% berjenis kelamin perempuan, dan 3,6% di antaranya penyandang disabilitas.
Febrio menyatakan bahwa hasil survei persepsi masyarakat terhadap manfaat program bantuan pemerintah di masa pandemi covid-19 yang dilakukan IPSOS 2021 menunjukkan Program Kartu Prakerja menjadi bantuan sosial yang paling bermanfaat. Meski demikian, Febrio mengingatkan atas capaian yang diperoleh harus tetap dilakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan.
“Atas capaian yang sudah diperoleh oleh Program Kartu Prakerja ini, kiranya tetap dilakukan upaya perbaikan berkelanjutan dengan meningkatkan tata kelola program secara semakin transparan dan akuntabel dari sisi pengadaan barang jasa pemerintah, termasuk verifikasi atas lembaga pelatihan yang diusulkan oleh mitra platform digital. Selanjutnya, efisiensi Program Kartu Prakerja di era digital juga diikuti dengan modul pelatihan yang semakin variatif untuk memenuhi kebutuhan peserta di sektor formal maupun sektor informal yang paling terdampak akibat pandemi,” tutup Febrio. (J1)
