Pedagang Pasar Tolak Pengenaan PPN Sembako

PENGURUS Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menolak rencana pemerintah untuk menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak pertambahan nilai (PPN). Dia menganggap kebijakan tersebut tidak tepat digulirkan pada masa pandemi covid-19 dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit.

Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri mengatakan saat pandemi covid-19, omzet pedagang turun dari 50% hingga 60%. Apalagi daya beli masyarakat juga belum pulih.

“Kami dari awal posisi tegas menolak dan sulit ditawar,” kata Abdullah saat dihubungi, hari ini.

Seperti diketahui, pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang kebutuhan pokok atau sembako.

Hal tersebut tertuang dalam Draf Revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Adapun revisi sejumlah aturan itu tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Saat ini, IKAPPI sebagai organisasi penghimpun pedagang pasar di Indonesia berencana melakukan upaya protes langsung kepada Presiden Joko Widodo agar membatalkan kebijakan tersebut.

Pengurus IKAPPI di seluruh Indonesia akan mengadakan pertemuan pada 26 Juni 2021 untuk membahas wacana itu dan memberikan surat ke Presiden Joko Widodo agar sembako tidak dikenai pajak.

“Kami juga sudah mengirim surat untuk Kementerian Keuangan kemarin, 10 Juni 2021. Isi dalam surat itu, kami minta klarifikasi mengapa membuat draf mencatumkan bahan pangan di objek pajak, ” kata Abdullah.

Sementara itu, salah satu pedagang sembako di Pasar Cileungsi, Bogor, Dani (36), menolak pengenaan PPN sembako yang mengakibatkan kenaikan harga. Pasalnya, jika harga dinaikkan, dirinya akan terus merugi.

“Di saat pandemi seperti ini, segalanya susah dan tidak sesuai jika ada PPN untuk sembako. Harga ikut naik,” ujarnya.

Meti (32), warga Cileungsi, berharap agar pemerintah tidak menerapkan kebijakan tersebut. Kondisi yang sudah sulit akibat pandemi covid-19 akan bertambah dengan pengenaan pajak untuk sembako. (DUV/SYA/J1)