Para Tokoh Adat Sampaikan Harapan Pengembangan SDM di Ibu Kota Nusantara

Para Tokoh Adat Sampaikan Harapan Pengembangan SDM di Ibu Kota Nusantara
Presiden Joko Widodo berdialog dengan sejumlah tokoh masyarakat dan agama Kalimantan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin (14/3). Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

PEMBANGUNAN Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak, termasuk tokoh adat dan agama setempat. Saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (14/3), para tokoh adat mengutarakan harapan mereka agar pembangunan IKN tidak hanya mengenai infrastruktur, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Dalam proses pemindahan IKN, kami berharap tidak hanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang dilakukan, tapi juga agar diutamakan terlebih dahulu pembangunan SDM,” ujar Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara Helena.

Helena menambahkan pemindahan IKN menjadi momentum penting untuk pembangunan SDM di Kalimantan. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat membangun, baik institusi pendidikan maupun balai pelatihan, di sana.

“Kami meminta untuk segera dibangunkan balai pelatihan-pelatihan juga universitas di Kabupaten Penajam Paser Utara,” tambah Helena.

Senada, salah satu tokoh adat Banjar, Ashari, menyampaikan harapannya agar pendidikan masyarakat lokal makin baik pula. Dengan pembangunan institusi pendidikan di sana, Ashari meyakini kemajuan pendidikan anak bangsa akan meningkat, utamanya masyarakat lokal.

“Jadi, kami membayangkan ke depan nanti orang suku-suku lokal yang ada di sini, baik itu Banjar, Paser, maupun Dayak, akan menjadi sejajar dengan para generasi muda, khususnya di Pulau Jawa,” ucap Ashari.

Di sisi lain, Ashari menyambut baik upaya pemerintah melibatkan masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN. Keterlibatan tersebut diyakini akan mengurangi konflik kepentingan antara ibu kota dengan lingkungan sekitarnya.

“Beliau akan menyampaikan kepada Ketua atau Kepala Otorita IKN bahwa harus dilibatkan masyarakat lokal agar nanti tidak ada namanya konflik kepentingan. Jangan sampai ada gap pembangunan antara ibu kota dengan apa yang ada di sekitarnya,” lanjut Ashari.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden tampak didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (RLS/J1)

Baca Juga:  Komisi III DPR Lakukan Kunjungan Kerja Reses dengan 2 Lingkungan Peradilan di Provinsi Maluku Utara

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *