Menkeu: Terdapat Empat Kebijakan Inovatif untuk Hadapi Tantangan Perubahan Iklim

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa terdapat empat kebijakan inovatif yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menghadapi tantangan perubahan iklim pada acara Youth Camp for Future Leader on Environment, Senin (15/11).

Adapun kebijakan inovatif tersebut, yakni Climate Change Fiscal Framework (CCFF), carbon pricing, energy transition mechanism (ETM), dan pooling fund bencana.

“Maka dari sisi fiskal, kita sekarang memasukkan unsur climate change di dalam kebijakan fiskal. Kita menyusun apa yang disebut Climate Change Fiscal Framework (CCFF),” ujarnya.

CCFF merupakan kerangka untuk memformulasikan kebijakan fiskal dan strategi memobilisasi dana di luar APBN. Menkeu menyampaikan perlu dilakukan identifikasi dan analisis Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia untuk mengurangi CO2 bersumber dari apa saja. Untuk bisa melaksanakan hal tersebut, perlu dihitung berapa dana yang dibutuhkan, kemudian dilihat berapa pembiayaan yang bisa disediakan dari APBN dan swasta.

“Kemudian kita akan lihat berapa besar gap yang masih terjadi, lalu kita mulai menyusun climate fiscal strategy-nya,” katanya.

Selain CCFF, pemerintah juga memperkenalkan kebijakan carbon pricing atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kebijakan ini menerapkan polluters-pay-principle, yaitu setiap pelaku kegiatan atau pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran, harus membayarkan biaya atas dampak yang ditimbulkannya.

“Prinsip polluters-pay-principle menjadi sangat penting. Tujuannya adalah meningkatkan kegiatan ekonomi dari masyarakat dan dunia tetap bisa jalan, tapi kemudian tetap juga memasukkan unsur sustainabilitas,” ujarnya.

Carbon pricing terdiri atas instrumen perdagangan dan nonperdagangan. Instrumen perdagangan meliputi perdagangan izin emisi (emission trading system/ETS) dan offset emisi (crediting mechanism). Sementara itu, instrumen nonperdagangan meliputi pajak atau pungutan atas karbon (carbon tax) dan result based payment (RBP).

“Di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kita meng-introduce pajak karbon. Ini menjadi pelengkap carbon price dan market dari carbon trading dan mekanisme offsetting,” katanya.

Terkait dengan energy transition mechanism (ETM), Menkeu menuturkan ETM akan mengubah penggunaan batu bara menuju energi baru dan terbarukan (EBT).

“Kalau kita mengurangi coal padahal permintaan listrik makin meningkat, permintaan energi bukannya makin turun, tapi makin naik. Berarti kita harus me-substitute, mengganti listrik yang dari coal dengan listrik yang renewable, entah air, geotermal, surya, tapi ini membutuhkan dana untuk investasi,” ujarnya.

Terakhir, Menkeu juga menegaskan pentingnya kebijakan pooling fund bencana untuk menghadapi tingginya risiko bencana di Indonesia, termasuk perubahan iklim. Pooling fund bencana merupakan mekanisme pengumpulan dana dengan menghitung risiko bencana pada suatu daerah.

“Indonesia baru dan semua dunia sedang menghadapi covid. Bagaimana caranya kita bisa memulihkan ekonomi, menyejahterakan rakyat, tapi kita tetap bersama-sama juga meng-address isu mengenai climate change,” tutupnya. (Kemenkeu/J1)