MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa tingkat inflasi Indonesia masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan banyak negara maju, bahkan di negara berkembang lainnya.
“Tahun lalu kita mengalami inflasi yang relatif sangat ringan di 1,6%. Januari dan Februari kami memiliki sedikit peningkatan di atas 2%. Jika dibandingkan dengan banyak negara maju atau bahkan negara berkembang lainnya, tingkat inflasi ini masih tergolong sangat rendah,” kata Menkeu dalam acara Bloomberg Asean Business Summit secara virtual, Rabu (16/3).
Namun, Indonesia tetap akan sangat berhati-hati dengan harga komoditas global dan gangguan pasokan, bahkan sebelum invasi Rusia ke Ukraina yang telah menciptakan tekanan pada harga.
“Itu bisa dilihat dari banyaknya tingkat inflasi negara maju dan beberapa negara berkembang yang sudah meningkat cukup signifikan. Itu pasti akan berdampak,” ujarnya.
Dilansir dari situs Kementerian Keuangan, Sri menjelaskan respons terhadap kebijakan moneter di banyak negara maju dalam hal pengetatan dan peningkatan inflasi akan memengaruhi daya beli sehingga akan memengaruhi pemulihan yang didorong konsumsi. Kedua efek tersebut perlu direspons dan diantisipasi. Untuk Indonesia, sebagian kenaikan harga komoditas ini belum ditransmisikan ke harga konsumen karena kebijakan harga yang diatur pemerintah.
“Harga pangan kita yang relatif stabil seperti beras yang dalam 2 tahun terakhir sangat diuntungkan dengan hujan yang terus-menerus. Itu juga menjadi penyangga bagi kita,” kata Menkeu.
Di sisi lain, pemerintah juga sangat mewaspadai harga pangan lainnya, termasuk minyak goreng, kedelai, dan gandum, karena konflik Rusia-Ukraina akan berdampak signifikan bagi beberapa komoditas di Indonesia.
“Kami sudah membuat kalkulasi yang tentunya memberikan tekanan pada harga ini terhadap inflasi dalam beberapa bulan ke depan. Apalagi, untuk Indonesia, karena kita mengantisipasi Ramadan dan Idul Fitri yang akan terjadi dalam 2 bulan ke depan, harga komoditas yang bersifat musiman pasti akan berimplikasi pada proses pemulihan ekonomi di Indonesia,” ujarnya.
Dengan melihat kondisi tersebut, pemerintah akan terus memonitor dinamika ekonomi dan volatilitas harga komoditas serta menyusun analisis risiko ekonomi dan fiskal atas berbagai skenario untuk merumuskan langkah antisipasi.
Di samping itu, kebijakan akan diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional, melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta menjaga keberlanjutan pemulihan sektor usaha dan keberlanjutan fiskal.
“Pemerintah akan menggunakan berbagai tools, baik fiskal moneter maupun bahkan intervensi di pasar, agar kami dapat terlebih dahulu memastikan bahwa proses pemulihan akan terus berlanjut,” kata Menkeu.
Pemerintah juga akan melakukan mitigasi dari dampak peningkatan harga komoditas ekstrem serta memastikan ketersediaan barang dan jasa saat permintaan membaik seiring dengan proses pemulihan setelah pandemi.
“Jadi, kami akan menggunakan semua alat agar dapat menavigasi situasi yang sangat menantang ini dari pandemi yang belum berakhir serta risiko geopolitik baru,” ujar Menkeu. (J1)
