MA dan 10 Instansi Teken Nota Kesepahaman SPPT-TI

  • Whatsapp
MA dan 10 Instansi Teken Nota Kesepahaman SPPT-TI
Sumber: Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung (MA) bersama 10 kementerian/lembaga menandatangani Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama dalam rangka mengoptimalisasi tata kelola dan harmonisasi administrasi penanganan perkara tindak pidana di Ruang Kusumah Atmadja, Jakarta, Selasa (21/6).

Nota kesepahaman tersebut tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kesepuluh  instansi yang melakukan kerja sama tersebut, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam); Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumham); Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo); Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas); Kejaksaan; Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Badan Narkotika Nasional (BNN); Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN); serta Kantor Staf Presiden.

“Kerja sama ini merupakan ikhtiar bersama bagi kebaikan bangsa dan negara di masa yang akan datang,” kata Ketua MA Prof Dr Syarifuddin, S.H., M.H., dalam rilisnya, Selasa (21/6).

Mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung itu menambahkan bahwa SPPT-TI bertujuan memberikan pelayanan hukum yang cepat dan berkualitas kepada para pencari keadilan. Karena menurutnya, pelayanan hukum dalam proses peradilan tidak hanya ditentukan hasil akhir dari apa yang diputuskan pengadilan, tetapi juga tidak kalah pentingnya ialah bagaimana para pencari keadilan bisa mendapatkan pelayanan yang cepat dalam setiap tahapan yang dijalaninya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Polhukam Moh Mahfud MD selaku koordinator SPPT-TI menyatakan SPPT-TI merupakan upaya mewujudkan kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya melalui peningkatan kualitas penanganan perkara hukum dengan bantuan teknologi informasi.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman ini, yakni pengembangan dan implementasi SPPT-TI; pertukaran dan peningkatan kualitas data administrasi penanganan perkara tindak pidana melalui SPPT-TI; pemanfaatan data dan dokumen elektronik hasil pertukaran data administrasi penanganan perkara tindak pidana dalam SPPT-TI; pengamanan data dan informasi penanganan perkara tindak pidana yang dipertukarkan dalam SPPT-TI; serta pengusulan penyempurnaan dan penyesuaian proses-proses kerja dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi penanganan perkara tindak pidana, termasuk dalam hal ini pelimpahan berkas secara elektronik.

Baca Juga:  Polri Gagalkan Penyelundupan Ekspor 8 Kontainer Minyak Goreng ke Timor Leste

Kemudian, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk tapi tidak terbatas pada penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang selanjutnya disebut TTE Tersertifikasi terkait dengan administrasi penanganan perkara tindak pidana dan peningkatan pengelolaan pengetahuan (knowledge management); dan penyampaian informasi publik penanganan perkara tindak pidana yang dipertukarkan dalam SPPT-TI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain Ketua MA dan Menteri Koordinator Polhukam, penandatanganan ini juga dihadiri Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M. Hum, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Plate, S.E, Jaksa Agung Prof Dr H Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., M.H, Wakapolri Komjen Pol Dr Drs Gatot Eddy Pramono, M.Si., Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kepala BNN Petrus R Golose, dan Kepala BSSN Hinsa Siburian.

Selain itu, turut hadir menyaksikan penandatanganan, yaitu Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar MA, para pejabat eselon satu dari 11 instansi, dan undangan lainnya.

E-Berpadu sebagai Sarana yang Memudahkan para Pencari Keadilan

Dalam sambutannya, Ketua MA menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi dan percepatan implementasi SPPT TI, Mahkamah Agung saat ini telah mengembangkan aplikasi Berkas Perkara Pidana Terpadu secara Elektronik atau disingkat e-Berpadu. Aplikasi tersebut dapat memberikan layanan bagi proses administrasi perkara pidana pada tahapan prapersidangan, seperti pengajuan penetapan izin penyitaan dan penggeledahan serta pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik.

Aplikasi e-Berpadu ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi sumbatan-sumbatan yang terjadi dalam proses pengajuan dan penerbitan dokumen-dokumen administrasi perkara maupun kendala pada proses pelimpahan perkara, baik dari penyidik ke penuntut umum maupun penuntut umum ke pengadilan.

Lebih lanjut, aplikasi e-Berpadu meliputi berbagai pelayanan, yaitu pelimpahan berkas perkara pidana, permohonan izin/persetujuan penyitaan, permohonan izin/persetujuan penggeledahan, perpanjangan penahanan, permohonan izin besuk, permohonan pinjam pakai barang bukti, serta penetapan diversi. (RLS/J1)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *