Kunker ke Jambi, Komisi III Minta Hakim Hukum Berat Bandar Narkoba 

Kunker ke Jambi, Komisi III Minta Hakim Hukum Berat Bandar Narkoba 
Sumber: Mahkamah Agung

PENYALAHGUNAAN obat-obatan terlarang semakin hari semakin memprihatinkan. Hal ini terjadi di belahan dunia mana pun, termasuk Indonesia. Narkotika menjadi musuh bersama karena telah menghancurkan generasi dari segala kalangan.  

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan yang didiskusikan pada Rapat Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi III DPR ke Provinsi Jambi di Hotel BW Luxury Jambi, Kamis (11/8).  

Rapat diikuti Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jambi, dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. 

Terkait dengan itu, Dr Andriani Nurdin, S.H., M.H., mengungkapkan narkotika merupakan perkara paling menonjol di Provinsi Jambi. 

“Enam puluh persen perkara yang ada di Provinsi Jambi adalah narkotika. Nomor kedua terbanyak adalah pencurian,” terang Dr Andriani dalam keterangannya, Kamis (11/8). 

Dengan melihat hal tersebut, Hinca Panjaitan, salah satu anggota Komisi III DPR, manyatakan bahwa jumlah tersebut sangat besar. Ia berharap pengadilan lebih arif dalam membaca perkara kecil dan mempraktikkan restorative justice dengan baik, misalnya, korban pengguna narkoba direhabilitasi, bukan dipenjara. Sementara itu, para bandar atau penjual diberikan hukuman seberat-beratnya.  

“Para bandar adalah penjahat paling kejam di dunia. Ia telah melakukan bisnis dengan cara menghancurkan generasi. Mereka yang seharusnya diincar, mereka harus diberi hukuman seberat-beratnya,” tegas Hinca. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Drs H Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum., menyampaikan permasalahan yang ada di wilayahnya. Salah satu permasalahan yang ia sampaikan ialah gedung yang tidak layak.  

“Kami mewilayahi 10 pengadilan agama. Empat di antaranya, yaitu Sengeti, Sarolangun, Muara Sabak, dan Muaro Tebo, memiliki gedung yang tidak sesuai dengan prototype. Kalau hujan, bocor dan kebanjiran. Sangat memerlukan perbaikan,” terangnya.  

Ibrahim menambahkan, selain permasalahan gedung, mereka juga kekurangan sumber daya manusia (SDM).  

“Meskipun begitu, kami selalu semangat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Ibrahim. 

Baca Juga:  Wamenkeu: Kemenkeu Dorong Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Penyusunan Regulasi

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Aning Widi Rahayu, S.H., menyampaikan bahwa disebabkan pada 2024 akan ada pemilihan umum (pemilu), mereka memerlukan pelatihan hakim agar bersertifikasi dalam memeriksa perkara sengketa pemilu dan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).  

“Perkara sengketa pemilu harus ditangani hakim yang sudah tersertifikasi dan baru ada sedikit sekali yang sudah memilikinya,” kata Aning. 

Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Jambi bertujuan memberikan pengawasan kepada para mitra kerja. Kunker ini juga digunakan untuk melihat dan mendengarkan aneka permasalahan yang ada di lapangan.  

Kunker diikuti 13 anggota Komisi III DPR dan dipimpin Adies Kadir, S.H., M.Hum. Adapun mitra Komisi III yang ada di Jambi, yaitu kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Narkotika Nasional, pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tata usaha negara. 

Para Ketua Pengadilan yang hadir berharap masukan yang sudah disampaikan bisa segera ditindaklanjuti Komisi III DPR. Sebalikanya, mereka menyatakan masukan-masukan yang telah disampaikan Komisi III akan ditindaklanjuti juga. (RLS/J1) 

Related posts