Pertengahan tahun 2019 lalu, publik kembali disuguhkan dengan kabar ditetapkannya beberapa oknum pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi dalam kasus restitusi pajak. Hal ini tentunya sangat mencederai integritas yang sedang gencar-gencarnya disuarakan oleh seluruh instansi pemerintah tak terkecuali DJP.
Berkaca dari kasus ini, besarnya wewenang yang dimiliki oleh para pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagai ujung tombak penerimaan negara yang kesehariannya berinteraksi dengan para wajib pajak (WP), membuatnya sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam tugas dan jabatannya. Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.09/2010, sudah lama meluncurkan mekanisme yang bernama Whistleblowing System (WISE) yang memungkinkan peran aktif masyarakat dalam hal ini wajib pajak dan pegawai DJP dalam pengawasan pelanggaran yang dilakukan di lingkungan Kementerian Keuangan.
Pengawasan internal di lingkungan DJP sudah tegas dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur (KITSDA). Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kasus pegawai yang terjerat masalah serupa, sanksi tegas pun sudah banyak dilakukan. Dalam penerapan Whistleblowing System, DJP telah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Kepolisian (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, serta penegak hukum lain. Selain itu, DJP juga terus berkomitmen kuat untuk mewujudkan good governence dan clean government.
Penguatan sistem untuk pencegahan tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa adanya kesadaran dan keteladanan oleh para petinggi atau pimpinan di suatu instansi maupun sesama pegawai setingkat. Berbagai terobosan telah dilakukan, salah satunya yaitu mengurangi tatap muka antara pegawai dan wajib pajak dengan cara digitalisasi layanan perpajakan. Namun lagi-lagi terdapat celah yang memungkinkan untuk melakukan kesepakatan terselubung antara oknum pegawai dengan wajib pajak nakal. Karena sulitnya mengawasi sekian banyak pegawai selama 24 jam.
Memupuk Integritas melalui kreativitas
Kembali ke fokus utama yaitu kreativitas dalam rangka penguatan integritas. Dalam hal ini kesadaran dan kejujuran pribadi dari masing-masing pegawai mutlak diperlukan. Para pegawai dituntut untuk berlaku objektif dan adil sesuai undang-undang yang berlaku.
Seperti kita ketahui, pada dasarnya integritas merupakan sesuatu yang harus dipupuk dalam keseharian, sehingga selain adanya penguatan pengawasan yang lebih intensif oleh pimpinan, DJP dapat menggunakan cara-cara kreatif untuk mencapai tujuan tersebut.
Oleh sebab itu, DJP melalui Direktorat KITSDA rutin menyelenggarakan kegiatan untuk memupuk integritas serta nilai-nilai good governance serta clean government dalam bentuk kreatif seperti perlombaan film pendek yang diikuti oleh seluruh Unit Kantor Wilayah DJP dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA).
Hal semacam ini bisa dikatakan efektif dalam memupuk integritas bagi setiap orang yang menyaksikan film pendek tersebut, terlebih lagi bagi internal DJP sendiri. Ke depannya tentu hal-hal kreatif semacam ini dapat dikembangkan lagi dan diharapkan DJP dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dapat membuat aplikasi yang dasarnya adalah optimalisasi peran whistleblower yang secara akurat dapat melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. Tentu hal ini hanya akan berjalan secara optimal apabila terdapat kesadaran juga dari sisi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Semoga di masa yang akan datang dengan berbekal integritas yang dimiliki oleh seluruh insan perpajakan, pajak menjadi instrumen yang lebih optimal dalam mendukung seluruh kegiatan di republik ini. Selamat Hari Pajak! Pajak Kuat, Indonesia Maju!
