KPPU Temukan Dugaan Praktik Penjualan Bersyarat Minyakita di Berbagai Wilayah

KPPU Temukan Dugaan Praktik Penjualan Bersyarat Minyakita di Berbagai Wilayah
Sumber: Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan berbagai dugaan pelanggaran persaingan usaha atau kecurangan dalam penjualan Minyakita di hampir seluruh kantor wilayah KPPU di Indonesia.

Perilaku tersebut berupa dugaan penjualan bersyarat atas Minyakita atau potensi kecurangan dengan membuka kemasan Minyakita untuk dijual sebagai minyak curah. Kondisi tersebut ditemukan melalui pengawasan lapangan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) KPPU di berbagai provinsi, di antaranya Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten.

Sebagai informasi, dalam menyikapi kelangkaan Minyakita, KPPU secara inisiatif melakukan berbagai pengawasan lapangan atas distribusi dan penjualan produk tersebut di berbagai wilayah tugas Kanwil KPPU.

Makanan kucing

“Dari pengawasan tersebut, ditemukan berbagai fakta, seperti ketidaktersediaan produk Minyakita, upaya penjualan bersyarat yang mewajibkan pembelian produk lain bersamaan dengan pembelian Minyakita, dan upaya membuka kemasan Minyakita untuk dijual sebagai minyak goreng curah,” ujar KPPU dalam rilisnya, Senin (13/2).

Penjualan bersyarat (tying sales) merupakan salah satu bentuk pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha sehingga menjadi fokus pengawasan oleh KPPU.

“Penjualan bersyarat ini ditemukan di banyak wilayah. Umumnya, penjualan bersyarat dilakukan dalam bentuk penjualan Minyakita yang mewajibkan pembelian produk lain milik produsen, distributor, atau pengecer, seperti margarin, minyak goreng kemasan premium, sabun cuci, dan tepung terigu. Di beberapa tempat, bahkan ditemukan penjualan bersyarat tersebut dilakukan atas produk yang berasal dari produsen yang sama dengan Minyakita,” jelas KPPU.

Atas berbagai temuan pengawasan tersebut, berbagai Kanwil KPPU melakukan berbagai upaya pencegahan melalui koordinasi dengan Satgas Pangan dan pemerintah, advokasi dengan memberikan peringatan atau panggilan kepada para pihak yang diduga melanggar, maupun penegakan hukum melalui kegiatan prapenyelidikan atau penelitian inisiatif.

“KPPU mengharapkan berbagai upaya pencegahan yang dilakukan mampu mengkoreksi pasar dalam jangka waktu dekat,” pungkas KPPU. (RLS/J1)

Baca Juga:  Kemendag Dukung Penegakan Hukum atas Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Bantuan Gerobak
Laoshidaishu Germany PC Material Polo Koper

Related posts