KPK Tetapkan Tersangka Suap Penanganan Perkara di Polri

KPK Tetapkan Tersangka Suap Penanganan Perkara di Polri
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan BK sebagai tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM. Tersangka BK merupakan Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri.

“KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka BK untuk 20 hari pertama, terhitung dari 3—22 Januari 2023. Penahanan dilakukan di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur,” jelas Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (4/1).

Perkara ini bermula dari pelaporan ke Bareskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan ES dan HW sebagai pihak terlapor. ES dan HW kemudian melakukan pertemuan bersama BK. Selanjutnya, BK diduga menyatakan siap membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang dan barang.

Makanan kucing

Pada prosesnya, ES dan HW ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri. Terkait dengan penetapan ini, atas saran lanjutan BK, ES dan HW mengajukan praperadilan.

“BK diduga membocorkan hasil rapat Divisi Hukum untuk dijadikan materi gugatan praperadilan dimaksud sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. BK diduga menerima uang sekitar Rp5 miliar dan satu unit mobil dari ES dan HW,” ujar Ali.

Kemudian, ES dan HW kembali ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri. BK juga kembali menerima uang sejumlah Rp1 miliar dari ES dan HW untuk membantu pengurusan perkara dimaksud hingga akhirnya ES dan HW melarikan diri dan masuk ke daftar  pencarian orang (DPO).

Selain itu, Ali menambahkan tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi dan berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlah seluruhnya sekitar Rp50 miliar.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 dan 12B UU RI Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (RLS/J1)

Laoshidaishu Germany PC Material Polo Koper

Related posts