KPK Tangkap Tangan Korupsi Jual-Beli Jabatan di Pemalang 

KPK Tangkap Tangan Korupsi Jual-Beli Jabatan di Pemalang 
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait dengan jual-beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. 

KPK selanjutnya menetapkan enam tersangka, yaitu MAW selaku Bupati Pemalang periode 2021 sampai 2026, AJW selaku Komisaris PD AU, SM sebagai Pj Sekda, SG selaku Kepala BPBD, YN sebagai Kadis Kominfo, dan MS selaku Kadis PU.  

“Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung mulai 12—31 Agustus 2022. Tersangka MAW ditahan di Rutan Gedung Merah Putih; AJW di Rutan Kavling C1; SM, SG, YN, dan MS di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur,” jelas Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan Ali Fikri dalam keterangannya dikutip Senin (15/8). 

Dalam tangkap tangan ini, KPK mengamankan 34 orang di wilayah Jakarta serta barang bukti, di antaranya berupa uang tunai sejumlah Rp136 juta, buku tabungan Bank Mandiri atas nama AJW dengan total uang masuk sekitar Rp4 miiliar, slip setoran Bank BNI atas nama AJW dengan jumlah Rp680 juta, dan kartu ATM atas nama AJW yang digunakan MAW. 

Terkait dengan pemenuhan sejumlah jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, tersangka MAW melalui AJW diduga menerima sejumlah uang dari beberapa ASN maupun pihak lain sebanyak sekitar Rp4 miliar.  

“MAW juga diduga menerima uang dari pihak swasta lainnya terkait dengan jabatannya selaku bupati sejumlah sekitar Rp2,1 miliar,” katanya. 

Atas perbuatan mereka, tersangka SG, YN, MS, dan SM selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  

Baca Juga:  Ketua MA: Jangan Berpuas Diri, Tetap Tingkatkan Prestasi 

Sementara itu, tersangka MAW dan AJW selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (RLS/J1) 

Related posts