KPK Tahan Kepala Kanwil BPN Riau Terkait Penerima Suap Pengurusan Hak Guna Usaha Lahan

KPK Tahan Kepala Kanwil BPN Riau Terkait Penerima Suap Pengurusan Hak Guna Usaha Lahan
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap tersangka MS selaku Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi (berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengurusan dan perpanjangan hak guna usaha (HGU) di Kanwil BPN Provinsi Riau.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka MS untuk 20 hari pertama terhitung sejak 1-20 Desember 2022. Penahanan dilakukan di Rutan KPK Kavling C1 Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan MS bersama dua orang lainnya sebagai tersangka, yaitu FW selaku pihak swasta/pemegang saham PT AA dan SDR selaku General Manager PT AA.

Makanan kucing

“Di mana perkara ini merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan KPK yang melibatkan Bupati Kuantan Singingi Andi Putra,” kata Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (5/12).

Ali menjelaskan, dalam perkara ini, FW diduga menugaskan SDR mengurus perpanjangan sertifikat HGU PT AA seluas 3.300 hektare di Kabupaten Kuantan Singingi. Lalu, SDR menemui MS. Dalam pertemuan tersebut, MS diduga meminta uang sekitar Rp3,5 miliar dalam bentuk Dollar Singapura dengan pembagian 40%-60% sebagai uang muka dan MS menjanjikan segera mempercepat proses pengurusan HGU PT AA.

“Selanjutnya, SDR melakukan penyerahan uang senilai SGD120.000 kepada MS pada September 2021,” kata Ali.

Dari rekomendasi MS, SDR juga mengajukan surat permohonan ke Andi Putra dan meminta kebun kemitraan PT AA di Kampar dapat disetujui menjadi kebun kemitraan.

“Di mana kemudian diduga terjadi kesepakatan antara AP dan SDR atas sepengetahuan FW terkait dengan adanya pemberian uang sejumlah Rp2 miliar,” ucap Ali.

Atas perbuatannya, tersangka MS sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b maupun Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (RLS/J1)

Laoshidaishu Germany PC Material Polo Koper

Related posts