Kompolnas Sebut hanya yang Berjiwa Besar Mau Terima Hukuman Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Kompolnas Sebut hanya yang Berjiwa Besar Mau Terima Hukuman Terkait Kasus Kematian Brigadir J
Sumber: Komisi Kepolisian Nasional

KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta dengan tegas kepada siapa pun untuk bersikap kooperatif soal pengusutan kasus tewasnya Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J di rumah dinas Kepala Divisi (Kadiv) Profesi dan Pengamanan (Propam) nonaktif Irjen Ferdy Sambo.  

“Sederhana. Kalau salah kan, secara kesatria harus mengaku dan siap menerima punishment (hukuman),” kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti dalam rilisnya, Jumat (5/8). 

Poengky mengatakan Kompolnas sesuai dengan kewenangan akan memastikan penyelidikan kasus ini dilakukan secara profesional dan mandiri. Ia meminta publik bersabar dan memercayakan penyidikan pada tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Menurut Poengky, penyidikan kasus yang didukung scientific crime investigation memang membutuhkan waktu, tapi hasilnya dipastikan valid. 

Poengky menambahkan ia meyakini Kapolri dan jajarannya pasti sungguh-sungguh bekerja dan akan membuka kasus ini secara transparan. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kesempatan menyampaikan hal senada, jangan sampai ada hal yang ditutup-tutupi dari publik. 

“Kami berharap publik tetap mengawasi proses ini secara kritis, tetapi juga berharap agar bersabar dan memercayakan penyidikan pada tim khusus,” ujarnya. 

Di sisi lain, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud MD juga buka suara terkait dengan perkembangan penanganan kasus tewasnya Brigadir Yoshua Hutabarat. Menurutnya, langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam penanganan kasus ini sejauh ini sudah bagus. 

“Kemajuan-kemajuan untuk ini sudah bagus,” kata Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (3/8). 

Mahfud menyebutkan Kapolri sudah memenuhi banyak permintaan publik. Ia mengatakan rakyat sempat tidak puas terhadap penanganan awal kasus kematian Brigadir Yoshua. Namun, kemudian, menurutnya, Kapolri menjawab ketidakpuasan publik dengan langkah tegas. 

“Rakyat tidak puas lagi. “Pak, itu harus dinonaktifkan. Kalau dia masih aktif di situ, nanti penyelidikannya bisa ndak objektif, bisa terpengaruh”. Oke, dinonaktifkan Sambo. Pokoknya ada tigalah (perwira dinonaktifkan). Kan sudah responsif Kapolri,” katanya. 

Baca Juga:  Ini Ketentuan PPN di Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas

Mahfud MD menyebut suara publik soal autopsi ulang jenazah Brigadir Yoshua juga sudah dipenuhi Kapolri. Perihal suara masyarakat soal instansi yang menangani perkara pun sudah dipenuhi Kapolri. 

Ia menegaskan kinerja Kapolri sudah bagus dalam kasus kematian Brigadir Yoshua. Langkah-langkah yang diterapkan, katanya, sudah transparan. 

“Lalu, ada lagi, “Pak, itu autopsinya ndak bener, harus ulang”. Ulang. “Siapa Pak yang autopsi? Tim apa? Tidak boleh hanya dari Pusdokkes Polri, tidak boleh. Supaya melibatkan banyak institusi”. Sudah dipenuhi Kapolri. Apa kurang bagus? Kan sudah bagus, tuh,” ujar Mahfud. 

“Yang terakhir, “Pak, itu perkara ditarik saja, jangan di Polda. Itu bisa bias karena ada irisan-irisan perkawanan, irisan apa, irisan jabatan, irisan struktural. Itu ndak bagus”. Ditarik perkara itu. Jadi, menurut saya, Kapolri ini sudah melakukan langkah-langkah yang terbuka,” katanya. (RLS/J1) 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.