KEPALA Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan bahwa terdapat tiga aspek yang harus dipenuhi pemerintah dalam mempersiapkan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan regulasi.
Terkait dengan regulasi, Bambang menyatakan bahwa saat ini pemerintah sedang menyelesaikan sejumlah peraturan yang mendukung pembangunan IKN.
“Kita sekarang sedang menyelesaikan 4 rencana perpres dan 2 rencana peraturan pemerintah. Tadi disinkronisasi bersama-sama untuk melihat kesesuaian satu dengan yang lain karena semuanya itu penting untuk landasan hukum kita bersama dalam melangkah ke depan,” ujar Kepala Badan Otorita IKN yang hadir bersama Wakil Kepala Badan Otorita IKN Dhony Rahajoe dalam keterangannya seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/3).
Sementara itu, dalam hal perencanaan, Bambang menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait, dari rencana makro hingga mikro, sehingga terjadi kesesuaian dan konsistensi dalam pembangunan IKN.
“Ini juga kita cek. Saya dan Pak Dhony melakukan banyak pertemuan dengan kementerian dan lembaga untuk tadi melihat kesesuaian konsistensi dari atas sampai bawah. Yang bawah sangat penting karena inilah yang nanti akan dilihat mitra-mitra kerja untuk membangun kedepannya,” ungkapnya.
Terakhir, dari sisi pelaksanaan, Bambang menuturkan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan sejumlah persiapan agar pembangunan IKN berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan yang ingin dijaga pemerintah.
“Pada intinya, kami berdua melaksanakan 4 K, konsolidasi dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan regulasi. Kemudian, koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Juga, komunikasi. Satu lagi, kolaborasi. Kolaborasi ini dengan berbagai elemen masyarakat juga,” ucap Bambang.
Selain tiga aspek tersebut, Bambang menegaskan bahwa pembangunan IKN merupakan sebuah langkah panjang yang membutuhkan waktu cukup lama. Oleh sebab itu, Kepala Badan Otorita menyampaikan bahwa berbagai elemen masyarakat dapat turut berkontribusi mewujudkan pembangunan IKN tersebut melalui dukungan pembiayaan masyarakat.
“Kalau kita lihat undang-undangnya, ada dana yang didapat dari pemerintah melalui APBN, APBD, ataupun KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha), dan dari masyarakat. Masyarakat juga bisa urun rembuk. Juga, dalam skala-skala tertentu, mereka bisa ikut serta di dalam pembangunan berbagai fasilitas di lapangan,” ujar Bambang.
Bambang juga mengatakan, hingga saat ini, sudah banyak inisiatif dari berbagai elemen masyarakat yang masuk untuk ikut serta dalam pembangunan berbagai fasilitas di IKN. Bambang pun menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi hal-hal prinsip untuk menjaga keharmonisan rancang bangun IKN.
“Misalnya, kami dihubungi diaspora global, orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri yang jumlahnya 8 juta. ‘Pak, kami ingin mempunyai rumah diaspora di IKN? Boleh enggak kami difasilitasi?’. Hal-hal seperti ini tentu merupakan inisiatif dari komunitas, inisiatif masyarakat yang baik, dan mereka juga nanti akan dalam tanda petik mencari dana sendiri untuk membangun itu,” tandasnya. (RLS/J1)
