Kemenkeu dan PPATK: Transaksi Rp300 Triliun Bukan Korupsi atau Pencucian Uang

Kemenkeu dan PPATK: Transaksi Rp300 Triliun Bukan Korupsi atau Pencucian Uang
Sumber: Kementerian Keuangan

INSPEKTORAT Jenderal (Irjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Awan Nurmawan Nuh menegaskan bahwa transaksi sebesar Rp300 triliun yang diberitakan media massa sebagai pergerakan uang tidak lazim di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bukan korupsi atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Jadi, prinsipnya angka Rp300 triliun itu bukan angka korupsi ataupun TPPU pegawai di Kementerian Keuangan,” ujar Awan dalam keterangannya dikutip dari Kementerian Keuangan, Selasa (14/3).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menjelaskan Kementerian Keuangan merupakan salah satu penyidik tindak pidana asal sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, PPATK memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Kementerian Keuangan setiap kasus yang terkait dengan kepabeanan dan perpajakan.

Makanan kucing

“Kasus-kasus itulah yang secara konsekuensi logis memiliki nilai yang luar biasa besar yang kita sebut dengan kemarin Rp300 triliun. Dalam kerangka itu, perlu dipahami bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power ataupun adanya korupsi yang dilakukan pegawai dari Kementerian Keuangan,” kata Ivan.

“Tapi, ini lebih kepada tusi (tugas dan fungsi) Kementerian Keuangan yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban kami pada saat kami melakukan hasil analisis. Kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti,” kata Ivan.

Ivan mengatakan laporan tersebut bukan tentang adanya penyalahgunaan kewenangan atau korupsi yang dilakukan pegawai oknum di Kementerian Keuangan, tetapi posisi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal sama, seperti KPK, kepolisian, dan Kejaksaan.

“Kementerian Keuangan adalah salah satu kementerian yang kalau kami koordinasikan relatif permasalahan secara internal sangat kecil jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain sehingga kami sangat confident menyerahkan seluruh kasus-kasus terkait dengan kepabeanan dan perpajakan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti. Ini sekali lagi, bukan tentang penyimpangan ataupun bukan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan,” ujar Ivan.

Awan juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan pembersihan secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Keuangan.

Baca Juga:  SA Institut Dukung Penghentian Kasus Nurhayati sesuai Mekanisme Hukum

“Mengenai informasi-informasi pegawai, itu kita tindaklanjuti secara baik, secara proper, kita panggil dan sebagainya. Intinya kerja sama antara Kementerian Keuangan dan PPATK sudah begitu cair,” kata Awan. (J1)

Laoshidaishu Germany PC Material Polo Koper

Related posts