Kebijakan Iklim Indonesia Miliki Peranan Penting di Dunia

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan komitmen Indonesia terkait dengan kebijakan iklim sangat penting di dunia.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara International Conference on Sustainable Finance, Kamis (25/11), secara virtual.

Untuk diketahui, Indonesia saat ini menargetkan capai net zero emission pada 2060 atau lebih awal dan menghilangkan penggunaan batu bara pada 2040 atau lebih awal.

“Walaupun pemenuhan energi saat ini masih sangat bergantung pada batu bara, Indonesia berkomitmen untuk tidak lagi membangun pembangkit listrik tenaga batu bara,” jelasnya.

Dilansir dari situs Kementerian Keuangan, Menkeu menyampaikan bahwa terdapat lebih dari 40 negara yang mayoritas menggunakan batu bara sebagai sumber energi, termasuk Vietnam dan Cili, akan mulai mengalihkan penggunaan energi batu bara. Akan tetapi, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan dan partisipasi dari negara-negara lain di dunia perlu didorong.

Selanjutnya, ia juga mengungkapkan mengenai target carbon net sink untuk kehutanan dan penggunaan lahan pada 2030. Ini pun salah satu kebijakan yang penting bagi Indonesia karena dapat berkontribusi pada pengurangan emisi di Indonesia hingga 60%.

“Presiden Jokowi baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. Ini adalah langkah baik untuk mulai menggunakan mekanisme harga karbon dan insentif untuk mengurangi emisi dan juga bagus untuk mempromosikan transisi energi hijau serta upaya mencapai target 2030,” tambahnya.

Lebih lanjut, lembaga keuangan internasional yang mengumpulkan dan mengelola dana sebesar USD130 triliun juga sangat mendukung upaya penggunaan energi bersih atau energi terbarukan dan akan mengurangi arah pembiayaan ke energi batu bara. Ini menjadi penting karena peran sektor swasta sangat dibutuhkan dalam upaya mencapai ekonomi hijau.

“Jadi, ini adalah waktu yang sibuk bagi Indonesia. Pemerintah terus berkoordinasi dengan kementerian juga OJK dan Kadin untuk mendesain berbagai kebijakan yang terjangkau dan tepat,” tukasnya. (J1)