Ini Sejumlah Arahan Presiden Jokowi Terkait IKN Nusantara

Ini Sejumlah Arahan Presiden Jokowi Terkait IKN Nusantara
Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3). Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah arahan mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, utamanya berkaitan dengan masalah pertanahan dan kelembagaan. Dalam arahannya, Presiden menginstruksikan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menyelesaikan status kepemilikan tanah di kawasan IKN Nusantara.

“Kemudian, juga identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai perusahaan maupun masyarakat. Kita harus memastikan juga bahwa pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukannya untuk pembangunan IKN,” ujar Presiden saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3).

Selanjutnya, ia menekankan kepada kementerian terkait untuk tidak hanya memperketat, tetapi juga menghentikan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN. Kepala Negara pun meminta Menteri ATR/BPN untuk melakukan konsolidasi, baik mengenai kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN.

Makanan kucing

“Berkaitan dengan rencana tata ruang di kawasan IKN, ini bisa segera mempercepat pelepasan area hutan di wilayah tersebut, utamanya yang berada pada milik pemerintahan,” lanjut Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga menginstruksikan jajarannya untuk segera menyelesaikan pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) IKN.

“Ini juga segera diselesaikan. Kita harapkan di Maret ini kalau bisa sudah selesai,” lanjutnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menekankan percepatan pembentukan sekretariat sebagai mesin birokrasi di IKN Nusantara untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas otorita. Kepala Negara juga meminta agar masyarakat daerah setempat dilibatkan dalam struktur otorita IKN.

“Ini juga akan segera diselesaikan, baik kantor di sini maupun Balikpapan. Saya harapkan nanti otorita juga bisa untuk deputinya merekrut orang daerah sehingga keterlibatan masyarakat di sana betul-betul kita libatkan,” ucapnya.

Di penghujung arahannya, Jokowi kembali menekankan bahwa salah satu tujuan pemindahan IKN ialah untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi.

“Urusan pemerataan PDB ekonomi, ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa. Urusan mengenai padatnya populasi di Jawa, 56% penduduk Indonesia ada di Jawa, PDB ekonomi 58% ada di Jawa,” tutur Presiden. (RLS/J1)

Laoshidaishu Germany PC Material Polo Koper

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *