DPR Setujui RUU Perppu Ciptaker Jadi Undang-Undang

DPR Setujui RUU Perppu Ciptaker Jadi Undang-Undang
Sumber: Dewan Perwakilan Rakyat

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani tersebut, ia menanyakan persetujuan kepada peserta sidang.

“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui?” tanya Puan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3).

Makanan kucing

Sebelumnya, menurut laporan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) M Nurdin, dalam melakukan pembahasan RUU tersebut, Baleg telah melaksanakan rapat-rapat kerja dengan berbagai pihak serta rapat dengar pendapat umum dengan para pakar dan juga rapat Panja pada 15 Februari 2023.

Nurdin mengatakan, dalam rapat kerja, pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat I atas hasil pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker dengan agenda mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan RUU, terdapat 7 fraksi yang menerima hasil kerja Panja dan menyetujui untuk dilanjutkan pada Tahap Pembicaraan Tingkat II, yakni Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP.

Sementara itu, 2 fraksi, yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS, belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker dilanjutkan dalam Tahap Pembicaraan Tingkat II.

“Namun, sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Rapat Kerja Badan Legislasi bersama pemerintah dan DPD RI memutuskan menyetujui hasil Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk melanjutkan pada Tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang,” papar Nurdin.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan fraksinya belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tersebut disahkan dengan beberapa alasa, di antaranya, pertama, undang-undang tersebut dianggap tidak memuat substansi hukum dan kebijakan yang mengandung kegentingan memaksa untuk dikeluarkan secara terburu-buru. Kedua, UU Cipta Kerja ini dinilai berpotensi memberangus hak-hak buruh di Tanah Air.

Baca Juga:  Wamendag: Kripto Adalah Pilihan Investasi Kalangan Muda Masa Kini

“Ketiga, kami mempertanyakan prinsip keadilan sosial dari Undang-Undang Cipta Kerja ini apakah sesuai konsep ekonomi Pancasila atau kah justru sangat bercorak kapitalistik dan neo liberalistik. Keempat, proses pembahasan hal-hal krusial dalam Cipta Kerja ini kurang transparan dan akuntabel akhirnya sikap kritis Partai Demokrat terbukti karena Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil uji materiil atas Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai inkonstitusional bersyarat,” jelas Hinca. (RLS/J1)

Laoshidaishu Germany PC Material Polo Koper

Related posts