OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah dan pemerintah daerah dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus bersinergi mendorong peningkatan inklusi keuangan melalui kemandirian ekonomi desa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sesi dialog pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Pleno TPAKD se-Jawa Tengah yang diselenggarakan di Semarang, Kamis (27/4).
Rakorda TPAKD merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan OJK bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga sebagai upaya evaluasi dan konsolidasi program kerja inklusi keuangan di setiap daerah. Rakorda TPAKD juga rutin dihadiri kepala daerah, termasuk Rakor TPAKD Jawa Tengah kali ini yang dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Menurut Friderica, peningkatan inklusi keuangan di masyarakat sangat penting dalam mendorong perekonomian masyarakat, termasuk di perdesaan, sehingga sinergi penguatannya harus terus dijalankan.
“Kita di OJK telah memiliki program untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di semua daerah di Indonesia karena memang setiap peningkatan 1% inklusi keuangan di daerah akan meningkatkan indeks pembangunan manusia 0,16%,” kata Friderica dalam keterangannya.
Ia menambahkan OJK akan terus memperkuat inklusi keuangan di perdesaan dengan memperbanyak akses keuangan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan yang sesuai, seperti penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), kredit/pembiayaan melawan rentenir (K/PMR), dan pendanaan securities crowdfunding (SCF).
Penguatan akses keuangan di perdesaan akan diiringi dengan perluasan edukasi keuangan sehingga peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan sejalan dengan pemahaman atau tingkat literasi masyarakat.
Rakorda tersebut juga dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dan diikuti anggota TPAKD provinsi maupun kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan perwakilan dari Industri jasa keuangan sebagai peserta.
“Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penyumbang desa wisata terbanyak secara nasional. Saat ini pariwisata tercatat sudah bangkit dan jumlah dari lapangan kerja yang diciptakan semakin berkualitas dan mengacu pada aspek sustainability. Di 2023, nilai devisa pariwisata ditargetkan sebesar USD2,0-USD5,95 miliar. Untuk itu, ketersediaan akses keuangan perlu terus dilakukan,” kata Sandiaga Salahudin Uno dalam paparannya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan apresiasi kepada OJK atas peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Jawa Tengah.
“Tingkat literasi keuangan Jawa Tengah meningkat dari 2019 sebesar 47,38% menjadi 51,69% pada 2022 dan inklusi keuangan di Jawa Tengah meningkat dari 65,71% menjadi 85,97% pada 2022. Pemerintah daerah juga sudah merealisasikan bantuan keuangan pada pemerintah desa selama 2013-2022 sebesar Rp7.786 miliar di 140.237 titik,” kata Ganjar.
Saat ini di Jawa Tengah telah terbentuk seluruh tim TPAKD yang terdiri atas 1 TPAKD provinsi dan 35 TPAKD kabupaten/kota. Seluruh TPAKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah menyusun program kerja tematik dan program kerja unggulan sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan terhadap akses maupun produk keuangan tertentu.
Ke depan, untuk terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan, khususnya dalam rangka kemandirian ekonomi desa, OJK akan membangun Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa (PIKD) yang merupakan bagian dari ekosistem keuangan inklusif (EKI). Pilot project program tersebut akan dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo dan nantinya dapat diimplementasikan juga di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Program PIKD merupakan sinergi OJK dengan pemerintah daerah dan industri jasa keuangan yang di dalamnya mengakomodasi juga program bersama antara OJK, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yaitu program pengembangan desa wisata.
Kerja sama antara OJK dan Kemenparekraf tersebut diimplementasikan secara nasional melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif yang menjadikan Desa sebagai sasarannya.
OJK akan terus meningkatkan sinergitas dan kolaborasi bersama antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pengembangan perekonomian daerah melalui kemandirian ekonomi desa serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan. (RLS/J1)
