UTANG Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2022 kembali menurun. Posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2022 tercatat sebesar USD400,4 miliar, turun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya USD403,6 miliar. Perkembangan tersebut disebabkan penurunan ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta.
“Secara tahunan, posisi ULN Juli 2022 mengalami kontraksi sebesar 4,1% (yoy), lebih dalam jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya 3,2% (yoy),” kata Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono dalam rilisnya, Kamis (15/9).
ULN pemerintah pada Juli 2022 melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN pemerintah pada Juli 2022 sebesar USD185,6 miliar, lebih rendah dari bulan sebelumnya USD187,3 miliar. Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi sebesar 9,9% (yoy), lebih dalam jika dibandingkan dengan kontraksi pada Juni 2022 8,6% (yoy).
“Penurunan ULN pemerintah terjadi akibat adanya pergeseran penempatan dana oleh investor nonresiden di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global,” ujar Erwin.
Sementara itu, instrumen pinjaman mengalami kenaikan posisi dari bulan sebelumnya yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, baik penanganan covid-19 maupun pembangunan infrastruktur ataupun proyek.
“Penarikan ULN yang dilakukan di Juli 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ucapnya.
Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5% dari total ULN pemerintah); sektor jasa pendidikan (16,5%); sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%); sektor konstruksi (14,2%); serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,8%).
“Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel,” katanya.
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7% dari total ULN pemerintah.
ULN swasta juga melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN swasta pada Juli 2022 tercatat sebesar USD206,3 miliar, menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya USD207,7 miliar. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 1,2% (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 0,7% (yoy).
Perkembangan tersebut disebabkan kontraksi ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) masing-masing sebesar 2,0% (yoy) dan 0,9% (yoy), terutama karena pembayaran neto surat utang.
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor industri pengolahan; serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 77,3% dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,7% terhadap total ULN swasta.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Juli 2022 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,7%, menurun jika dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 31,8%. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan ULN Indonesia yang tetap didominasi ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 86,8% dari total ULN.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” ujarnya.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (RLS/J1)
