BADAN Keamanan Laut (Bakamla) kembali menyelenggarakan Rapat Pimpinan (Rapim) yang ke-2 di 2022. Tema yang diusung ialah Wujudkan Sinergitas Penyelenggaraan Keamanan dan Keselamatan di Laut dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.
Kegiatan secara langsung turut menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang juga membuka Rapim Bakamla sekaligus menyampaikan arahan kepada seluruh peserta. Rapim Bakamla ini dilakukan secara hibrida yang berpusat di Mabes Bakamla, Jl Proklamasi No 56, Jakarta Pusat, Senin (7/3).
Menko Polhukam Mahfud MD selaku ketua forum keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut menyampaikan arahannya dalam peningkatan kinerja Bakamla ke depan.
Pertama, pertajam organisasi Bakamla, utamanya pada tataran eselon pelaksana yang terdispersi melingkupi wilayah Indonesia. Kedua, lengkapi piranti lunak untuk kepentingan pembinaan dan penggunaan kapal-kapal patroli serta berbagai standart operating prosedure (sop) yang akan dijadikan pedoman standar keamanan laut nasional. Ketiga, cetak dahulu pelaut-pelaut tangguh dan hebat di laut yang mampu bertahan hadapi tantangan alam laut dan yang menguasai taktis dan teknis kepelautan. Setelah itu, lengkapi juga dengan kemampuan pertolongan dan keselamatan di laut serta kemampuan penegakan hukum di laut hingga penyidikan.
Dalam menanggapi hal tersebut, Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia mengucapkan rasa terima kasihnya atas perkenan kehadiran dan arahan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Tidak dipungkiri arahan yang diberikan selain tepat sasaran, tapi juga mendukung perkembangan Bakamla sesuai dengan tantangan terkini yang dihadapi.
Aan turut menyampaikan paparannya terkait dengan penekanan pokok kebijakan Kepala Bakamla 2022 guna menjadi perhatian bagi pelaksanaan tugas di seluruh satuan kerja (Satker) di Bakamla. Terbagi menjadi 4 ruang lingkup Penekanan Kepala Bakamla, yaitu Direktif Presiden yang disampaikan pada Rapim TNI/Polri 2022, outcome dan evaluasi kinerja 2021, situasi eksternal Bakamla terkait dengan political will pimpinan, Banglingstra, dan isu kamla potensial di 2022, serta sasaran dan penekanan arah kebijakan dan rencana pokok 2022.
Dalam Rapim TNI-Polri beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa saat ini dunia sedang mengalami peningkatan ketidakpastian. Ia menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 penyebab, yaitu, pertama, Revolusi Industri 4.0 yang mendorong disrupsi teknologi sehingga cepat berubah dan berkembang sangat pesat yang mendorong ketidakpastian produksi barang dan jasa. Kedua, pandemi global yang memukul sektor ekonomi sehingga memengaruhi kapasitas dan kapabilitas serta meningkatkan ketidakpastian terhadap perencanaan yang telah disusun. Ketiga, adanya perang yang secara langsung maupun tidak memengaruhi aktivitas ekonomi dunia.
Untuk menghadapi tantangan ini, Presiden menegaskan harus dilakukan pendekatan, baik dalam skala makro maupun mikro. Menurut Presiden, beberapa langkah yang perlu diambil meliputi transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, ekonomi hijau, dan digitalisasi. Hilirisasi industri mengandung pengertian bahwa Indonesia menghentikan ekspor bahan mentah. Produk ekspor diwajibkan berupa bahan setengah jadi atau jadi. Ekonomi hijau ialah pemberdayaan sumber daya alam untuk energi seperti pembangunan PLTA. Langkah selanjutnya pemindahan IKN merupakan upaya makro untuk pemerataan, baik ekonomi, infrastruktur, maupun populasi.
”Oleh sebab itu, saya instruksikan kepada seluruh jajaran Bakamla untuk meningkatkan kedisiplinan dan menjadi contoh baik bagi lingkungan sekitar di mana pun kalian berada, baik di tempat tinggal maupun lingkungan sekitar Kantor Bakamla berada,” ujar Laksyda TNI Aan Kurnia.
Lebih lanjut, Aan mengatakan keamanan laut merupakan bagian dari keamanan nasional yang sangat dipengaruhi perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional. Dalam tantangan global, saat ini konflik Rusia dan Ukraina, pandemi covid-19, perubahan iklim, dan masalah klasik dalam penggunaan senjata pemusnah massal (weapon of mass destruction/WMD) menjadi salah satu fokus utama kita. Dalam tatanan regional, konflik Laut Natuna Utara, dinamika geopolitik (QUAD/AUKUS), sengketa batas wilayah, dan BRI Initiative perlu mendapat perhatian tersendiri.
Sementara itu, dalam tatanan nasional, kebijakan pembatasan ekspor minerba, penyiapan Ibu Kota Nusantara (IKN), inflasi, dan ancaman keamanan laut, perlu menjadi perhatian karena secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi situasi dan kondisi keamanan, khususnya di laut atau dalam lingkungan maritim.
“Dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategi global, regional, nasional, serta isu-isu keamanan maritim tersebut, saya menetapkan sasaran dan arahan kebijakan 2022 untuk menjadi pelaksana setiap satker,” ucapnya.
Adapun perintah tersebut, yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sistem peringatan dini melalui pertukaran informasi dan juga kualitas analisis, melaksanakan optimalisasi gelar operasi dengan memberdayakan operasi bersama dan penentuan area prioritas, membina kapasitas dan kapabilitas penegakan hukum (Gakkum) dengan membina SDM Gakkum, melakukan penguatan rapat koordinasi pengamanan maritim, menggelar pengarahan harian (daily brief) untuk membangun gambaran umum kamla, melakukan Latkamla terpadu dan pembinaan masyarakat maritim sebagai agen informasi Gakkum, serta melakukan pembinaan kesepahaman dan kepercayaan melalui forum internasional, salah satunya pertemuan ASEAN Coast Guard dalam kerangka bilateral maupun multilateral.
Kegiatan ini turut menghadirkan beberapa pejabat tinggi negara untuk memberikan pembekalan peserta Rapim Bakamla melalui daring, yakni Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Menpan RB yang diwakili oleh Sesmen PANRB Rini Widyantini, dan Menteri Luar Negeri yang diwakili Plt Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Abdul Kadir Jailani. (RLS/J1)
