Bahas CBAM, Menkeu: Transisi Kendaraan Listrik Jadi Peluang Indonesia sebagai Produsen Nikel Terbesar di Dunia

Bahas CBAM, Menkeu: Transisi Kendaraan Listrik Jadi Peluang Indonesia sebagai Produsen Nikel Terbesar di Dunia
Sumber: Kementerian Keuangan

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa Indonesia memiliki peluang dan potensi sangat besar dalam proses peralihan energi terbarukan.

Hal itu diungkapkan Sri ketika menjadi pembicara pada salah satu sesi diskusi Munich Security Conference 2023 bertajuk “Geopolitics of Carbon Border Adjustments“, Jumat (17/2).

Sri menjelaskan Indonesia ialah negara yang sangat kaya akan sumber daya energi alternatif.

“Cadangan energi panas bumi kita merupakan yang paling banyak di dunia karena terletak pada Ring of Fire. Kita bahkan memiliki 800 sungai yang dapat menyediakan tenaga hidro,” kata Sri dalam keterangannya dikutip dari Kementerian Keuangan, Senin (20/2).

Transisi kendaraan listrik juga menjadi peluang besar bagi Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Oleh karena itu, Sri menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia terus memperbaiki iklim investasi bisnis sehingga investor akan datang untuk membangun smelter, bahkan membuat kendaraan listrik serta baterai.

“Jadi, Indonesia memainkan peranan penting di tengah perubahan yang sangat signifikan ini,” ujar Sri.

Pada kesempatan tersebut, Sri juga menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk membenahi berbagai kebijakan agar dapat melakukan proses transisi energi ke arah yang lebih terbarukan sekaligus merestrukturisasi industri sehingga Indonesia dapat mengantisipasi tren peralihan energi kedepannya.

Selanjutnya, Sri pun mengungkapkan posisi Indonesia terkait dengan penerapan CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), yaitu instrumen yang dikenai terhadap produk impor ke negara Uni Eropa apabila proses produksinya dianggap menimbulkan emisi CO2.

Sri menjelaskan penerapan CBAM akan memberikan peluang bagi banyak negara, termasuk Indonesia, yang memiliki ambisi sangat tinggi dalam peralihan energi jika instrumen tersebut memberikan keleluasaan untuk negara berkembang guna bisa menyesuaikan diri sekaligus menggali potensi mereka di bidang energi terbarukan. (J1)

Baca Juga:  Evaluasi Mudik Lebaran 2022, Kementerian PUPR Klaim Kesiapan Infrastruktur Jalan Lebih Baik dari Sebelumnya

Related posts