Badan POM Tindak Pabrik Kosmetik Ilegal yang Diduga Mengandung Bahan Dilarang

Badan POM Tindak Pabrik Kosmetik Ilegal yang Diduga Mengandung Bahan Dilarang
Sumber: Badan Pengawas Obat dan Makanan

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) kembali menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan adanya praktik produksi kosmetik ilegal tanpa izin edar (TIE) dan mengandung bahan yang dilarang.

Produk kosmetik ilegal tersebut ditemukan di sebuah pabrik kosmetik ilegal di Pergudangan Elang Laut, Sentra Industri 1 dan 2 Blok I1/28, RT 02/ RW 03, Jakarta Utara.

“Badan POM bekerja sama dengan Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta, BBPOM di Serang bersama Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri) telah melakukan penindakan ke sarana kosmetik ilegal tersebut pada Kamis, 9 Maret 2023. Hasilnya, kami menemukan dan menyita barang bukti bernilai total Rp7,7 miliar,” terang Kepala Badan POM Penny K Lukito dalam rilisnya, Kamis (16/3).

Makanan kucing

Secara rinci, barang bukti yang diamankan, yakni bahan baku berupa bahan kimia obat, seperti Hidroquinon, Asam Retinoat, Deksametason, Mometason Furoat, Asam Salisilat, Fluocinolone, Metronidazol, Ketokonazol, Betametason, dan Asam Traneksamat senilai Rp4,3 miliar; bahan kemas berupa pot dan botol kosong untuk produk kosmetik senilai Rp164 juta; produk berupa lotion senilai Rp1,2 miliar; produk jadi berupa lotion malam dan berbagai krim tanpa merek senilai Rp1,4 miliar.

Selain itu, juga diamankan beberapa alat produksi berupa mesin mixing, mesin filling, mesin coding, mesin packaging, timbangan, dan alat produksi lainnya senilai Rp451 juta. Kendaraan minibus senilai Rp198 juta serta alat elektronik berupa handphone, laptop, CPU, dan flashdisk Rp31 juta juga turut disita dan diamankan dari lokasi.

Semua barang bukti tersebut telah disita dan saat ini Badan POM masih melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi karyawan dan 1 ahli. Dari hasil pemeriksaan, satu orang diduga pelaku berinisial SJT yang merupakan pemilik usaha. Praktik produksi ini diduga sudah dilakukan pelaku sejak 2020 di lokasi lain, yaitu di daerah Jakarta Barat. Sementara itu, kegiatan produksi pada lokasi ini diduga dilakukan sejak September 2022.

Menurut Penny, peredaran kosmetik ilegal ini cukup luas. Peredarannya di Pulau Jawa (wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur), Bali (Denpasar), dan sebagian wilayah Sumatera (Sumatera Selatan, Sumatrea Utara, dan Lampung).

Baca Juga:  Kemenkeu Salurkan Rp8,7 Triliun, Dukung Proyek PLTA Pumped Storage Pertama dan Terbesar di Asia Tenggara

“Produk kosmetik ilegal ini sangat berbahaya. Selain produk yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, kita juga melihat pada sarana ini tidak menerapkan cara pembuatan kosmetika yang baik (CPKB), terutama aspek higiene sanitasi sarana sangat kurang,” sambung Penny.

Berdasarkan investigasi terhadap sarana produksi kosmetik ilegal tersebut, diduga telah terjadi tindak pidana. Pertama, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Kedua, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 Undang–Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tindak kejahatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Ketiga, memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tindak kejahatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Penny kembali menekankan bahwa penggunaan kosmetik tanpa izin edar dan/atau mengandung bahan dilarang dalam kosmetik sesuai peraturan persyaratan teknis bahan kosmetik sangat berisiko bagi kesehatan.

Adapun risiko kesehatan yang berpotensi terjadi akibat penggunaan kosmetik dengan kandungan bahan dilarang dalam pada kosmetika, yakni hidroquinon dapat menyebabkan efek ochronosis (kulit menjadi kehitaman) dan asam retinoat/tretinoin dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit gatal, bengkak, kemerahan, kering, atau mengelupas dan bersifat teratogenic (menyebabkan cacat lahir pada janin).

Selain itu, resorsinol dapat menyebabkan iritasi kulit dan mengganggu sistem imun. Bahaya pemakaian resorsinol pada kulit luka atau teriritasi berupa gejala dermatitis; iritasi mata, kulit, tenggorokan, saluran pernafasan atas; methemoglobinemia (ketidakmampuan sel darah merah mengedarkan oksigen dalam tubuh); serta kulit kebiruan (cyanosis), konvulsi, peningkatan detak jantung, penyakit asam lambung (dispepsia), penurunan suhu tubuh secara drastis (hipotermia), dan adanya urine dalam darah (hematuria).

Baca Juga:  Kemenkeu Sebut Aset Eks BLBI Dikelola secara Prudent dan Akuntabel sesuai Ketentuan

Lalu, klindamisin dapat menyebabkan iritasi kulit, salah satunya menimbulkan keluhan kulit mengelupas dan fluocinolone dapat menyebabkan gatal, panas, pengelupasan, dan kulit kering, folikel rambut bengkak atau meradang (folikulitis), perubahan warna pada kulit, dan pengerasan pada kulit.

Dengan melihat bahaya yang dapat timbul tersebut, Badan POM mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan literasi serta menambah pengetahuan dan wawasan sehingga menjadi konsumen cerdas dan berdaya dengan tidak menggunakan kosmetik tanpa izin edar dalam hal ini termasuk produk racikan tanpa izin edar dan/atau kosmetik mengandung bahan dilarang sesuai peraturan persyaratan teknis bahan kosmetik.

Badan POM juga mengimbau kepada tenaga kesehatan agar mendorong pasien yang membutuhkan obat bentuk sediaan krim (lotion) untuk memperolehnya melalui sarana resmi. Sarana resmi dimaksud ialah apotek yang dapat melakukan peracikan dengan tenaga yang memiliki keahlian dan kewenangan.

Dalam memperoleh kosmetik, upayakan selalu membeli dan memperoleh kosmetik dari sarana penjualan yang jelas, tepat, dan tepercaya, baik offline maupun online. Jika berbelanja kosmetik secara online, beli dari toko online resmi (official store) dan selalu menerapkan Cek KLIK (cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa) sebelum membeli atau menggunakan kosmetik.

“Badan POM sangat mendukung keberlangsungan usaha kosmetik di Indonesia dan berkomitmen memastikan penerapan aturan agar kosmetik memenuhi standar dan persyaratan keamanan, manfaat, serta mutu. Badan POM tidak segan menegakkan hukum melalui penindakan terhadap oknum pelaku usaha yang sengaja melanggar regulasi dan melakukan kejahatan obat dan makanan. Untuk itu, kami mengajak kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada Badan POM, balai besar/Balai POM, atau Loka POM setempat jika mengetahui atau mencurigai kegiatan produksi atau peredaran kosmetik ilegal di lingkungannya,” ajak Penny.

Terakhir, Penny mengimbau semua pihak untuk berperan aktif dalam memutus mata rantai supply dan demand kosmetika ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang. Peran aktif pelaku usaha dengan cara komitmen jaminan keamanan, mutu, dan manfaat produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan, sedangkan peran aktif masyarakat dengan cara menjadi konsumen cerdas dan berdaya. (RLS/J1)

Laoshidaishu Germany PC Material Polo Koper

Related posts