Arab Saudi Hapus Keharusan Karantina dan PCR, Kemenag Segera Selaraskan Kebijakan Umrah

Arab Saudi Hapus Keharusan Karantina dan PCR, Kemenag Segera Selaraskan Kebijakan Umrah
(Sumber: Kementerian Agama)

PEMERINTAH Arab Saudi telah mencabut sejumlah aturan yang selama ini diberlakukan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19. Kebijakan tersebut, yaitu menghapus keharusan PCR dan karantina.

Direktorat Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menilai kebijakan Arab Saudi yang baru ini akan berdampak pada penyelenggaraan umrah. Untuk itu, Hilman berharap Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bisa mengambil langkah penyelarasan.

Hilman mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) akan berbicara dengan berbagai pihak terkait dengan kebijakan resiprokal (reciprocal policy) antara Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia untuk urusan haji dan umrah.

Makanan kucing

“Terkait dengan keputusan Arab Saudi mencabut sebagian besar dari kebijakan protokolnya, khususnya berkenaan dengan karantina dan PCR, akan ada konsekuensi juga terhadap kebijakan penyelenggaraan umrah di Indonesia. Saya optimis akan segara ada penyelarasan kebijakan, apalagi Indonesia saat ini juga sudah mulai melakukan penyesuain kebijakan masa karantina,” ucap Hilman di Jakarta, Minggu (6/3).

“Kebijakan One Gate Policy atau satu pintu pemberangkatan jemaah umrah dari asrama haji juga akan disesuaikan,” sambungnya.

Menurut Hilman, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BNPB dan Kemenkes. Itu karena kedua lembaga tersebut berwenang dalam teknis pengaturan kebijakan terkait dengan pencegahan penyebaran covid-19. Koordinasi ini diperlukan mengingat ada sejumlah ketentuan yang memang harus dikompromikan.

Ia mencontohkan sudah tidak dipersyaratkan lagi karantina dan cek PCR saat masuk ke Arab Saudi. Menurutnya, ini harus direspons secara mutual recognition.

“Jadi, jangan sampai di sananya tidak perlu karantina, di kita masih dipaksa karantina. Jangan sampai di sana tidak dibutuhkan PCR, di kita harus PCR untuk berangkatnya,” jelasnya.

“Posisi Kemenag lebih pada mempersiapkan penyelenggaraan kebijakan terkait dengan pencegahan covid-19, termasuk jika nantinya Indonesia juga harus mencabut kebijakan One Gate Policy sebagaimana yang selama ini sudah berjalan,” tandasnya. (RLS/J1)

Baca Juga:  Menlu RI dan Tiongkok Bahas Isu-isu Global
Laoshidaishu Germany PC Material Polo Koper

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment