Akses Vaksin Covid-19 Tidak Merata, Negara G20 Sepakat Bantu Suplai Vaksin

Akses Vaksin Covid-19 Tidak Merata, Negara G20 Sepakat Bantu Suplai Vaksin
(Foto: Kemenkeu)

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemulihan terjadi secara tidak merata di seluruh dunia, salah satunya dalam akses dan distribusi vaksin. Hal tersebut menimbulkan ancaman mutasi baru yang dapat mengancam proses pemulihan ekonomi.

“Saat ini, dunia sebetulnya sudah bisa memproduksi vaksin yang cukup untuk seluruh dunia divaksinasi di atas 50%, tapi distribusinya tidak merata. Di negara-negara maju, bisa di atas 70%, sementara negara-negara berkembang atau negara miskin di bawah 40%. Waktu di Roma kemarin, bahkan ada negara yang baru 5% atau di bawah 10% populasinya divaksin,” kata Menkeu secara daring dalam acara Squawk Box, CNBC Indonesia, Kamis (25/11).

Dilansir dari situs Kementerian Keuangan, negara-negara G20 sepakat untuk membantu suplai vaksin covid-19 untuk negara-negara miskin dan berkembang yang masih belum mendapatkan akses vaksin. Indonesia sebagai tuan rumah sekaligus Presidensi dari G20 akan mendorong kolaborasi global di dalam rangka untuk pemulihan ekonomi secara bersama dan lebih kuat sesuai tema Presidensi G20 Recover Together, Recover Stronger.

“Pemulihan ekonomi dunia, terutama pada saat covid sendiri, belum selesai tidak merata. Terjadi ketidakmerataan akibat akses dari vaksin dan kemudian munculnya komplikasi, seperti disrupsi dari sisi supply side dan juga inflasi serta kenaikan harga komoditas. Ini tentu menjadi tantangan yang besar untuk mendesain suatu pemulihan ekonomi bersama,” ujar Menkeu.

Di dalam pertemuan G20, para pimpinan negara, menteri keuangan, hingga bank sentral akan membahas bersama tantangan pemulihan ekonomi dan bagaimana cara mengatasinya, misalnya, exit policy, scaring effect, financial technology, sustainable finance, perpajakan global, dan perubahan iklim.

“Ini adalah topik-topik yang luar biasa penting. Presidensi Indonesia diharapkan akan bisa menciptakan suatu lingkungan, bukan hanya pembahasan, melainkan juga kolaborasi dan agreement untuk hal-hal yang kemudian membuat negara-negara ini mau berkolaborasi,” katanya. (J1)

 

Baca Juga:  Lonjakan Impor Produk Kain, KPPI Mulai Penyelidikan Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *