MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Recover Together Recover Stronger yang diusung dalam Presidensi G20 Indonesia menjadi tema yang sangat ambisius dan menantang, mengingat pemulihan ekonomi akibat covid-19 belum merata di semua negara. Terlebih, kerangka kebijakan yang akan dibahas dalam forum G20 tidak hanya akan berpengaruh bagi negara anggota, tetapi juga negara lain.
“Jadi, ini akan diterjemahkan dalam agenda finance track, yang mana kita akan memproyeksikan masalah atau lingkungan pada 2022 yang akan sangat menantang,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Welcoming Indonesia’s G20 Presidency in 2022 yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (26/11).
Dilansir dari situs Kementerian Keuangan, 6 agenda prioritas yang diangkat dalam finance track Presidensi G20 Indonesia ialah, pertama, exit strategy untuk mendukung pemulihan. Ia menyadari semua negara tidak terkecuali melakukan kebijakan yang luar biasa untuk menyelamatkan perekonomian dan masyarakat dari pandemi, serta melakukan countercyclical, baik pada fiskal, moneter, maupun regulasi keuangan.
“Pertanyaannya, berapa lama kebijakan countercyclical ini harus dipertahankan? Bagaimana kita akan keluar? Dan bagaimana kita akan merancang exit policy yang aman, lancer, dan adil untuk pemulihan ekonomi global?,” ungkapnya.
Kedua, mengatasi dampak pandemi untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan. Dalam area ini, akan membahas lebih lanjut mengenai dampak covid-19 yang memengaruhi sektor rill, termasuk tenaga kerja dan juga sisi keuangan untuk pulih bersama dan menjadi kuat.
Ketiga, sistem pembayaran di era digital yang ditangani Bank Indonesia.
Keempat, keuangan berkelanjutan, yang mana forum diskusi akan fokus pada tujuan keberlanjutan dan pembiayaan perubahan iklim yang kredibel dan menciptakan keadilan bagi semua negara.
Kelima, inklusi keuangan. Menkeu mengungkapkan agenda ini akan mengeluarkan inklusi keuangan, terutama terkait dengan peran teknologi digital dan peluang untuk meningkatkan akses bagi UMKM dalam hal pembiayaan dan pemasaran.
“Terakhir, agenda prioritas finance track adalah perpajakan internasional. Bagaimana kita akan membahas paket pajak internasional dan menciptakan kepastian rezim pajak, transparansi, dan pembangunan,” pungkasnya. (J1)
